Klarifikasi JK soal Isu Kredit Rp30 Triliun Memantik Revolusi Energi: PLTA Kalla vs PLTS Prabowo

TRIBUN-MEDAN.COM - Nama Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, belakangan ini menjadi sorotan publik setelah melaporkan Rismon Sianipar hingga beredar kabar bahwa perusahaan miliknya memiliki kredit macet mencapai Rp30 triliun. Isu ini ramai dibicarakan di media sosial dan menimbulkan berbagai spekulasi.

Menanggapi hal tersebut, JK akhirnya buka suara dalam konferensi pers di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Dalam pernyataannya, JK mengakui bahwa perusahaan Kalla Group memang memiliki pinjaman perbankan dengan nilai besar, yakni sekitar Rp30 triliun. 

Namun ia menegaskan bahwa pinjaman tersebut bukanlah kredit macet. “Perusahaan saya sudah 75 tahun. Tidak satu pun Hadji Kalla pernah kredit macet. Satu kali pun tidak pernah kredit macet,” tegas JK.

Ia menambahkan, selama lebih dari tujuh dekade, perusahaan yang didirikan keluarganya tidak pernah telat membayar cicilan satu hari pun. 

Menurutnya, fakta bahwa bank memberikan kredit dalam jumlah besar justru menunjukkan tingkat kepercayaan lembaga keuangan terhadap perusahaan pribumi yang ia pimpin.

JK menjelaskan bahwa sebagian besar kredit tersebut digunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera.

Proyek ini, menurutnya, sejalan dengan program pemerintah dalam menyediakan energi baru terbarukan. 

“Cuma kami perusahaan yang betul-betul melaksanakan program pemerintah itu dengan membangun pembangkit listrik hampir 1.500 megawatt,” ungkapnya.

Ia memaparkan, biaya pembangunan PLTA mencapai sekitar USD2 juta per megawatt.

Dengan kapasitas 1.500 megawatt, total nilai proyek mencapai USD3 miliar atau sekitar Rp70 triliun.

Dari jumlah itu, kredit perbankan yang dipakai hanya Rp30 triliun.

“Jadi apa yang salah dengan kredit Rp30 triliun itu?” kata JK retoris.

Menepis Tuduhan Kredit Macet

JK juga menyinggung adanya tudingan bahwa perusahaan miliknya memiliki kredit macet.

Ia menyebut tudingan tersebut tidak benar dan hanya upaya untuk mendiskreditkan dirinya.

Ia memang mengakui pernah ada masalah kecil dengan Bank Bukopin, namun hal itu terjadi karena adanya permainan direksi yang mengubah perjanjian kredit mobil.

“Itu bukan kredit macet perusahaan, tapi masalah internal bank,” jelasnya.

Untuk menegaskan bahwa kredit tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau gaya hidup, JK bahkan menunjukkan arloji sederhana yang ia kenakan, seharga Rp400 ribu. 

“Semua kredit bank dipakai untuk kepentingan bangsa,” ujarnya.

Kebocoran Data Bank

JK menyesalkan adanya pihak internal bank yang membocorkan informasi kredit perusahaan ke publik.

Menurutnya, hal itu melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Ia berjanji akan menelusuri kebocoran tersebut.

JK juga menilai bahwa pinjaman Rp30 triliun bukanlah jumlah yang besar jika dibandingkan dengan konglomerat lain yang bisa memiliki pinjaman hingga ratusan triliun.

“Ini cuma Rp30 triliun kemudian dikacaukan dan mau dijatuhkan lagi,” sindirnya.

JK menutup klarifikasinya dengan menegaskan bahwa keberadaan Kalla Group adalah bagian dari kontribusi nyata untuk bangsa.

Ia menyebut, jika perusahaannya berhenti menyediakan listrik, maka sebagian wilayah Sulawesi dan Sumatera akan gelap. 

“Kalau kita berhenti, listrik kita ambil kreditnya kita kembalikan, maka gelaplah itu Sulawesi. Gelap itu Sumatera,” ujarnya.

Memantik Respon Politik Kebijakan

Pernyataan Jusuf Kalla yang menegaskan bahwa jika perusahaannya berhenti menyediakan listrik maka sebagian wilayah Sulawesi dan Sumatera akan gelap, langsung memantik respons politik dan kebijakan energi.

Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak cepat dengan menargetkan percepatan transisi energi dengan mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang selama ini menopang daerah-daerah terpencil dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala raksasa.

Langkah revolusi energi ini dibahas Presiden Prabowo dalam rapat terbatas dengan sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas sektor termasuk badan pengelola investasi Danantara dan pihak akademisi telah mematangkan cetak biru untuk proyek ambisius tersebut.

“Evaluasi terkait beberapa program terutama tadi bersama Danantara kaitannya dengan program PLTS 100 Giga,” ujar Brian setelah menghadiri rapat tersebut.

Ia menjelaskan instruksi Presiden Prabowo sangat jelas yaitu ketergantungan pada bahan bakar fosil, khususnya diesel, harus segera dipangkas.

Sebagai tahap awal, kata Brian, pemerintah membidik angka 10 gigawatt (GW) dari pembangkit diesel untuk dikonversi menjadi energi bersih dalam waktu dekat. 

“Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang diesel. Jadi tadi dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara Danantara, PLN dan juga para ahli di kementerian dan beberapa perguruan tinggi ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel,” jelasnya.

Selain mengganti mesin-mesin diesel yang selama ini menjadi tulang punggung listrik di berbagai wilayah terpencil, pemerintah juga melihat adanya ruang tambahan untuk memperkuat kapasitas energi terbarukan nasional. Berdasarkan kalkulasi teknis antara Kementerian ESDM, PLN, dan para pakar, total potensi instalasi PLTS yang bisa segera digarap mencapai 17 gigawatt.

“Itu bisa dikurangi kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga, jadi untuk saat ini dari perhitungan bersama-sama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan juga beberapa ahli perguruan tinggi itu kira-kira 17 Giga bisa dilakukan instalasi PLTS,” ungkapnya.

Mengenai teknis di lapangan, Brian memastikan bahwa PT PLN (Persero) tetap memegang kendali sebagai ujung tombak eksekusi proyek. Seluruh penentuan lokasi dan implementasi infrastruktur akan diselaraskan dengan sistem kelistrikan nasional yang dikelola oleh perusahaan pelat merah tersebut. “Lokasinya nanti, semuanya dari PLN sebagai implementator program tersebut,” tutupnya dalam artikel Tribunnews.com dari yang berjudul Prabowo Menargetkan Ganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Dengan PLTS Raksasa.

Konteks Isu

• JK menegaskan peran Kalla Group: Kredit Rp30 triliun dipakai untuk membangun PLTA yang menyuplai listrik di Sulawesi dan Sumatera. Tanpa itu, wilayah bisa gelap.
• Prabowo merespons dengan strategi energi baru: Targetnya mengurangi ketergantungan pada PLTD yang mahal dan tidak ramah lingkungan, diganti dengan PLTS besar yang lebih murah dan mendukung energi hijau.

Strategi Energi Prabowo

• Mengurangi PLTD: PLTD selama ini jadi tulang punggung di daerah terpencil, tapi biaya operasional tinggi dan emisi besar.
• PLTS Raksasa: Dirancang untuk skala besar, bisa langsung menggantikan kapasitas PLTD di wilayah-wilayah yang rawan krisis listrik.
• Sinkronisasi dengan program energi hijau: Sejalan dengan agenda pemerintah sebelumnya, termasuk proyek PLTA yang digarap Kalla Group.

Dampak Kebijakan

• Diversifikasi energi: Tidak hanya bergantung pada PLTA, tapi juga PLTS sebagai sumber energi terbarukan.
• Kemandirian energi daerah: Wilayah terpencil tidak lagi bergantung pada pasokan BBM untuk PLTD.
• Politik energi: Pernyataan JK soal “gelapnya Sulawesi dan Sumatera” menjadi momentum bagi Prabowo untuk menunjukkan arah kebijakan energi yang lebih progresif.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: Apa Makna di Balik Pernyataan: Jokowi Jadi Presiden karena JK, Ini Tanggapan Pengamat

Baca juga: Respons Jokowi Jawab Klaim JK Jadikannya Presiden: Saya Orang Kampung, Bukan Siapa-siapa