Menlu Abbas Baru Umumkan Selat Hormuz Dibuka, Pemerintah Iran: Bersifat Terbatas dan Ada Tarif Tol

TRIBUN-MEDAN.com - Pengumuman Iran sudah sepenuhnya membuka Selat Hormuz kini menimbulkan polemik baru.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, lewat media sosial X, mengumumkan Selat Hormuz sepenuhnya terbuka mulai Jumat (17/4/2026), menyusul gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Abbas menyampaikan, semua kapal komersial bisa Selat Hormuz selama periode gencatan senjata.

“Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata, pada rute terkoordinasi seperti yang telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran,” tulis Araghchi di X dilansir CNN, Jumat (17/4/2026).

Namun, tak lama berselang, pemerintah Iran dilaporkan menyampaikan kepada para mediator bahwa pembukaan Selat Hormuz masih bersifat terbatas.

Teheran tetap akan membatasi jumlah kapal yang melintas dan memberlakukan tarif tol, sebagaimana dilansir Wall Street Journal, Jumat (17/4/2026). 

Berdasarkan informasi dari sejumlah pejabat yang memahami situasi tersebut, setiap kapal yang melintasi jalur pelayaran vital itu wajib berkoordinasi dengan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). 

Pihak IRGC juga tetap memegang kendali untuk memblokir kapal-kapal yang berasal dari negara-negara yang dianggap musuh oleh Iran.

Detail mengenai pembatasan ini muncul tak lama setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengunggah pernyataan di media sosial X yang menyebut bahwa selat tersebut telah dibuka.

Namun, pernyataan tersebut segera diperjelas oleh anggota tim perunding Iran. 

"Hanya beberapa kapal komersial yang akan diizinkan melewati Selat Hormuz dengan syarat membayar tol," ujar Mahmoud Nabavian, seorang anggota parlemen konservatif sekaligus anggota tim perunding dengan AS, melalui unggahannya di X. 

Senada dengan Nabavian, Ali Khezrian yang merupakan anggota Komisi Keamanan Nasional di Parlemen Iran, turut mengonfirmasi bahwa penarikan biaya atau tarif tersebut akan terus diberlakukan.

Rencana Iran untuk memegang peran permanen dalam administrasi jalur air tersebut memicu alarm bagi negara-negara produsen energi di kawasan Teluk.

Pasalnya, negara-negara tersebut sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk sebagian besar ekspor mereka. 

Tidak hanya di kawasan Teluk, kekhawatiran juga meluas hingga ke konsumen energi di Eropa dan Asia.

Ketidakpastian akses di salah satu jalur perdagangan minyak terpenting dunia ini dinilai dapat mengganggu stabilitas pasokan energi global.

Baca juga: 3 Kriteria Menteri yang Diprediksi Didepak Prabowo, Isu Reshuffle Kabinet Kembali Mencuat

AS Tetap Blokade