3 Hari AS Blokade Total Pelabuhan Iran, Teheran Kini Ajukan Proposal Baru soal Selat Hormuz

TRIBUN-MEDAN.com - Blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz yang menutup total akses ke pelabuhan-pelabuhan Iran, sudah berlangsung tiga hari.

Blokade dilaporkan berlaku efektif mulai Senin (13/4/2026) pukul 10:00 Eastern Time (ET) atau sekitar pukul 21.00 WIB.

Kini Pemerintah Iran dilaporkan menawarkan proposal baru dalam negosiasi dengan AS terkait situasi di Selat Hormuz.

Proposal tersebut adalah Teheran disebut bersedia mengizinkan kapal-kapal melintas dengan bebas di wilayah perairan Oman tanpa risiko serangan, sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (16/4/2026).

Langkah ini diajukan sebagai bagian dari kesepakatan untuk mencegah konflik baru, asalkan kesepakatan akhir dapat dicapai untuk mengakhiri konflik. 

Konflik di Timur Tengah dipicu oleh serangan gabungan AS-Israel ke Iran pada 28 Februari lalu. 

Iran pun membalas serangan dan menutup Selat Hormuz, jalur yang menangani sekitar 20 persen aliran minyak dan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dunia. 

Selat Hormuz merupakan jalur air sempit sepanjang 34 kilometer yang menghubungkan kawasan Teluk dengan Samudra Hindia. 

Selain rute utama bagi pasokan energi dari Timur Tengah, Selat Hormuz juga merupakan jalur krusial bagi serta komoditas penting lainnya, termasuk pupuk. 

Sejak perang pecah pada 28 Februari lalu, ratusan kapal tanker dan kapal lainnya, serta sekitar 20.000 pelaut, terjebak di dalam kawasan Teluk. 

Meski gencatan senjata selama dua minggu telah berlaku sejak 8 April dan Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa perang hampir berakhir, kendali atas Selat Hormuz tetap menjadi isu krusial dalam meja perundingan. 

Syarat dan Detail Proposal 

Sumber yang menolak disebutkan identitasnya tersebut mengungkapkan bahwa Iran bersedia membiarkan kapal menggunakan sisi lain dari Selat Hormuz yang masuk dalam wilayah perairan Oman, tanpa hambatan dari pihak Teheran. 

Namun, proposal ini membawa catatan penting. Iran menekankan bahwa tawaran tersebut sangat bergantung pada kesiapan Washington untuk memenuhi tuntutan Tehran. 

"Proposal tersebut bergantung pada apakah Washington siap memenuhi tuntutan Tehran, sebuah kondisi yang menjadi pusat bagi setiap potensi terobosan terkait Selat Hormuz," tambah sumber tersebut.

Meski demikian, belum ada kejelasan apakah Iran juga setuju untuk membersihkan ranjau yang mungkin telah dipasang di jalur tersebut.

Selain itu, apakah semua kapal, termasuk yang terkait dengan Israel, akan diizinkan melintas dengan bebas. 

Pihak Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri Iran sendiri belum memberikan komentar resmi terkait perkembangan ini.

Sementara itu, sumber keamanan Barat menyebutkan bahwa proposal ini memang sedang dalam pengerjaan, meski belum jelas bagaimana respons dari Washington. 

Proposal ini dinilai sebagai langkah nyata pertama dari Teheran untuk menarik diri dari gagasan yang lebih agresif yang sempat muncul dalam beberapa pekan terakhir.

Sebelumnya, Iran sempat melontarkan ide untuk mengenakan biaya bagi kapal yang melintas atau memaksakan kedaulatan sepihak di selat tersebut. 

Langkah-langkah tersebut sempat dikecam oleh industri pelayaran global karena dianggap melanggar konvensi maritim dunia. 

Organisasi Maritim Internasional (IMO) bahkan secara tegas menolak ide pengenaan tol tersebut karena dinilai akan menciptakan preseden yang berbahaya. 

Jika terealisasi, tawaran Iran ini akan menjadi langkah awal untuk mengembalikan status quo pelayaran di Selat Hormuz yang telah berjalan selama puluhan tahun. 

Sistem pengaturan lalu lintas di selat ini sebenarnya telah diadopsi sejak tahun 1968 oleh badan pelayaran PBB melalui kesepakatan negara-negara kawasan, yang membagi koridor pelayaran melalui perairan Iran dan Oman.

Namun, sejak blokade AS terhadap kapal minyak Iran dimulai pada Senin (13/4/2026) lalu lintas pengiriman secara luas masih terpantau sepi. (*)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com