Berita Nasional

Jawaban Kepala BGN soal Kaos Kaki MBG Rp 100 Ribu, Dadan: Bukan Pengadaan, Tapi Program SIPPI

Ia mengakui bahwa pengadaan memang dilakukan, namun menegaskan bahwa angka yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Tribun Jabar/Rahmat Kurniawan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut bakal menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (30/1/2025). Penambahan SPPG diperlukan untuk menjangkau lebih banyak sasaran Makan Bergizi Gratis (MBG). (Tribun Jabar/Rahmat Kurniawan) 

TRIBUN-MEDAN.com - Isu mengenai pengadaan kebutuhan operasional oleh Badan Gizi Nasional (BGN) belakangan ini ramai diperbincangkan publik.

Perhatian masyarakat tersedot setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang menyebut adanya anggaran hingga Rp4 triliun untuk pembelian berbagai perlengkapan, mulai dari alat dapur dan makan, hingga laptop dan kaos kaki.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi.

Ia mengakui bahwa pengadaan memang dilakukan, namun menegaskan bahwa angka yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurutnya, setiap proses pengadaan telah dirancang secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata.

Tidak ada pembelian dalam jumlah besar seperti yang ramai diperbincangkan.

"Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar," tegas Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, jumlah laptop yang diadakan di lingkungan BGN hanya mencapai sekitar 5.000 unit, jauh dari angka yang beredar di publik.

“Pengadaan laptop bukan 32.000 unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,” tutur dia.

Tak hanya soal laptop, isu mengenai pengadaan kaos kaki juga ikut disorot.

Menanggapi hal ini, Dadan meluruskan bahwa kaos kaki tersebut bukan bagian dari pengadaan BGN.

Ia menjelaskan bahwa perlengkapan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan peserta dalam program pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang pelaksanaannya berada di bawah Universitas Pertahanan.

Dengan penjelasan ini, BGN menegaskan bahwa informasi yang beredar perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia menyebut, pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN yang dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2. 

Dalam skema ini, pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan, dilakukan oleh pihak Unhan. 

"Jadi perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI," ujarnya.

Selain itu, terkait pengadaan alat makan hanya dilakukan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar," sebut Dadan.

Dadan memastikan pembangunan SPPG berbasis APBN tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri terkait, sehingga seluruh pengadaan mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dari sisi anggaran, Dadan merinci, pagu untuk pengadaan alat makan sebesar Rp89,32 miliar, dengan realisasi mencapai sekitar Rp68,94 miliar.

Untuk pengadaan alat dapur, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.

Menurutnya, seluruh pengadaan tersebut dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan SPPG, tidak ada pemborosan anggaran.

"Setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga diawasi undang-undang," kata dia.

Ia berharap, masyarakat tidak mempercayai informasi yang tidak akurat dan tidak bertanggung jawab.

Bantah Pengadaan Kaos Kaki

Dadan Hindayana mengklarifikasi pembelian kaos kaki yang disebut masuk dalam pengadaan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengatakan, BGN tidak melakukan pengadaan secara langsung. Kaus kaki itu menurut dia merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

"Untuk kaus kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan," kata Dadan.

Dadan menuturkan, pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN yang dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2.

Dalam skema tersebut, kata Dadan, mulai dari pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan dilakukan oleh pihak Unhan.

"Jadi, perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI," tutur dia.

Mahfud Geram 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut mencapai sekitar Rp1 triliun dan tengah ramai diperbincangkan publik.

Sejumlah pos pengeluaran BGN menjadi sorotan, mulai dari pengadaan motor listrik MBG, laptop, hingga kaos kaki yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah.

Untuk pengadaan kaos kaki, anggaran dilaporkan mencapai Rp6,9 miliar dengan harga sekitar Rp100 ribu per pasang untuk total sekitar 17 ribu pasang.

Menanggapi hal itu, Mahfud MD menyindir adanya dugaan pemborosan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Ia membandingkan harga kaos kaki tersebut dengan harga yang biasa ia beli secara pribadi melalui platform daring.

“Ya pemborosan itu ada. Ini kaos kakiku Rp100 ribu dapat tiga (pasang), beli di online aja banyak sekali,” kata Mahfud MD dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official.

Mahfud juga menyarankan agar pengadaan seperti itu dilakukan lewat e-commerce agar lebih hemat.

“Beli di online, lewat Google atau apa, minta kaos kaki itu sudah bagus-bagus. Saya beli Rp200 ribu sudah dapat enam (pasang),” ujarnya.

Ia bahkan mempertanyakan kebutuhan pengadaan dengan harga tersebut.

“Ini kaos kaki Rp100 ribu satu pasang, itu untuk siapa dan untuk apa? Kok sampai segitu?” ucapnya.

Selain kaos kaki, Mahfud MD juga menyinggung pengeluaran lain BGN seperti motor listrik MBG dan laptop yang dinilai tidak kecil.

Meski demikian, ia tetap menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak mendapat dukungan masyarakat di daerah.

Mahfud mengatakan program tersebut tetap bisa dilanjutkan selama benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved