Kepala BGN Bantah Anggaran Motor Listrik Rp 1,1 T, Dadan: Rp 897 M, Sisanya Dikembalikan ke Negara

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa anggaran pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mencapai Rp1 triliun.

Ia menjelaskan bahwa rencana pengadaan kendaraan tersebut sebenarnya sudah disusun sejak awal program MBG berjalan dan dimasukkan dalam anggaran tahun 2025.

Sementara itu, untuk tahun 2026, tidak ada lagi alokasi pengadaan motor baru dalam program tersebut.

“Dari target kurang lebih 25.044 sepeda motor yang ditargetkan, hanya bisa dipenuhi 85 persen. Jadi, sekarang ada 21.801 sepeda motor yang sudah selesai dan sekarang masih ada di gudang.

Masih harus kami lakukan yang disebut dengan proses administrasi barang milik negara (BMN),” kata Dadan dalam program Dipo Investigasi di Kompas TV, Selasa, (14/4/2026).

Saat ini, ribuan motor tersebut masih menunggu penyelesaian proses administrasi sebagai barang milik negara sebelum dapat digunakan.

Jika tahapan BMN telah rampung, distribusi akan segera dilakukan ke berbagai wilayah prioritas.

Daerah terpencil dengan medan sulit menjadi fokus utama dalam penyaluran kendaraan tersebut.

Dadan juga mengungkapkan bahwa harga motor listrik jenis trail yang dipesan mencapai Rp43,2 juta per unit.

Sementara itu, untuk jenis motor listrik biasa dibanderol dengan harga Rp41,7 juta per unit.

“Jadi, total keseluruhan anggaran kurang lebih Rp897 miliar. Tidak sampai Rp1 triliun karena sisanya dikembalikan ke kas negara,” ungkap Dadan.

BGN: Motor listrik untuk dukung MBG

Dalam siaran pers di laman resmi BGN, 7 April 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui bahwa memang ada pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional program MBG.

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," kata Dadan di Jakarta, Selasa.

Dadan menyebut bahwa motor-motor itu hingga kini belum disalurkan kepada pihak terkait. Dia berkata kendaraan yang telah tersedia masih harus melewati proses administrasi sebagai barang milik negara (BMN) sebelum bisa dioperasikan.