Dokter Tifa : Beredar Spekulasi Saya Diam-diam Menghadap Raja Solo Mengharap Pengampunan

TRIBUN-MEDAN.com - Membantah isu dirinya mundur dari polemik ijazah Presiden ke-7 Ri Joko Widodo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Menepis anggapan bahwa sikapnya mereda, ia menegaskan tetap akan vokal melanjutkan kritik setelah bulan Ramadan.

Memperkuat posisinya sebagai salah satu pengkritik paling konsisten dalam isu ijazah Jokowi yang terus menjadi sorotan publik, pernyataan ini.

Isu mundurnya Dokter Tifa dari polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat ramai diperbincangkan publik dalam beberapa waktu terakhir.

Spekulasi tersebut muncul setelah sosok yang dikenal sebagai dr. Tifa itu terlihat jarang tampil di media maupun media sosial, sehingga memunculkan dugaan bahwa dirinya menghentikan perjuangannya atau bahkan “merapat” ke Solo.

Namun, kabar tersebut langsung dibantah melalui klarifikasi yang disampaikan oleh Refly Harun.

Menurut Refly, absennya dr. Tifa dari ruang publik bukan karena mundur, melainkan karena fokus menjalankan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan 2026.

“Akhirnya beredarlah spekulasi bahwa saya diam-diam ke Solo menghadap Raja Jawa untuk mengharapkan pengampunan,” ujar Refly membacakan pernyataan dr. Tifa.

Dalam penjelasannya, dr. Tifa mengaku sengaja menarik diri sementara dari berbagai aktivitas publik demi memperdalam ibadah.

“Memasuki sepuluh hari terakhir Ramadan, saya ingin memusatkan diri pada ibadah,” tulisnya.

Bantah Merapat ke Solo

Meski sempat tidak muncul ke publik, dr. Tifa menegaskan dirinya tidak berhenti menyuarakan kritik, termasuk terkait isu ijazah Jokowi.

Ia bahkan memperkenalkan buku terbarunya berjudul Otak Politik Jokowi (OPJ) yang mengulas pendekatan neuropolitik terhadap kepemimpinan Jokowi, termasuk isu pendidikan hingga kebijakan publik.

“Siapa bilang Dr. Tifa quit?” tulisnya di media sosial.

Buku tersebut juga mendapat pengantar dari Rocky Gerung.

Kritik Tetap Berlanjut

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui Refly, dr. Tifa juga menyoroti praktik kekuasaan yang dinilai cenderung melemahkan pihak-pihak yang kritis.