ALASAN Bupati Cilacap Dibawa ke Polres Banyumas, Ternyata Nama Kombes Budi Masuk Daftar Penerima THR

TRIBUN-MEDAN.com - Cerita baru tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK mengungkap alasan membawa Syamsul dkk ke Polres Banyumas. Padahal OTT berlangsung di wilayah Cilacap.

Usut punya usut, ternyata ada petinggi di Polres Cilacap yang namanya masuk dalam daftar penerima tunjangan hari raya (THR).

Sosok itu merujuk kepada Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adhy Buono.

Karena adanya dugaan keterkaitan tersebut, KPK memutuskan tidak melakukan pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan di Polres Cilacap. 

Pemeriksaan terhadap 27 orang yang terjaring OTT dipindahkan ke wilayah lain yaitu Banyumas.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, keputusan memindahkan lokasi pemeriksaan dilakukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum.

“Makanya tidak dilakukan pemeriksaan di Polresta Cilacap untuk menghindari conflict of interest. Kami pun pindah ke Banyumas,” katanya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026) malam.

Sebanyak 27 orang yang diamankan dalam OTT kemudian diperiksa di Polres Banyumas.

Langkah tersebut, menurut KPK, diambil agar proses penyidikan berjalan objektif dan bebas dari pengaruh pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara.

Profil Kapolres Cilacap

Kombes Budi Adhy Buono adalah alumni Akpol 2002.

Budi merupakan kelahiran asli Cilacap yang memimpin Polresta Cilacap per Agustus 2025.

Budi memiliki rekam jejak yang solid di Polda Jateng, termasuk menjadi Kapolres Demak dan Kabag Binkar Biro SDM Polda Jateng.

Sebelumnya, tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Maluku Barat Daya pada Juli 2020.

Ia juga pernah mengemban jabatan status Pelaksana tugas atau Plt.Kapolres Boyolali hanya empat bulan.