APBN 2026
Penjelasan Menkeu Purbaya APBN per Januari 2026 Defisit Rp 54,6 Triliun
Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 tercatat defisit sebesar Rp 54,6 triliun.
TRIBUN-MEDAN.com - Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 tercatat defisit sebesar Rp 54,6 triliun.
Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), defisit APBN pada Januari 2026 lebih besar dibanding Januari tahun lalu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, defisit sebesar Rp 54,6 triliun ini hanya 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026," kata Purbaya saat Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).
Baca juga: ALASAN Kepala BGN Beri Insentif Rp 6 Juta per Hari untuk SPPG, Termasuk Hari Libur dan Bebas Pajak
Purbaya menyatakan, realisasi APBN pada Januari ini menunjukkan kinerja yang solid.
Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 172,7 triliun atau tumbuh 9,5 persen dari periode yang sama tahun 2025.
"Kinerja ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tetap kuat serta PNBP yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen non-berulang tahun lalu," jelas dia.
Bendahara negara itu merincikan, penerimaan perpajakan hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp 138,9 triliun, penerimaan pajak Rp Rp 116,2 triliun tumbuh 30,7 persen secara tahunan, penerimaan bea dan cukai Rp 6,7 triliun.
"Pertumbuhan pajak di bulan Januari itu tumbuhnya 30,7 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus," tegas dia.
Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 9.637,90 Triliun, Pengamat Singgung Gentengisasi dan Dewan Perdamaian
Sementara dari sisi belanja, pemerintah telah membelanjakan sebanyak Rp 227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu anggaran atau naik 25,7 persen dibandingkan tahun 2025.
Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 131,9 triliun, belanja kementerian lembaga Rp 55 triliun, belanja non kementerian Rp 76,1 triliun dan transfer ke daerah Rp 95,3 triliun.
Menurut Purbaya, pertumbuhan belanja negara ini sebagai upaya mendukung program prioritas Presiden RI dengan menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I tahun 2026.
Selain itu, defisit keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 4,2 triliun.
Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara pruden.
Dari sisi pembiayaan, realisasi mencapai Rp 105,1 triliun atau 15,2 persen dari target.
Baca juga: Utang Whoosh Rp 120 Triliun Dibayar Pakai APBN, Purbaya Tunggu Petunjuk Presiden Prabowo
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Purbaya-Yudhi-Sadewa-Menkeu-1.jpg)