KAPOLRI TEGAS! Demokrasi Tak Boleh Jadi Alat Penghambat Kemajuan Negara

TRIBUN-MEDAN.COM - Kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada akhir Agustus hingga awal September 2025 lalu telah memicu respons tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, tetapi juga mengguncang stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta iklim investasi nasional.

Terkait peristiwa kerusuhan tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ruang demokrasi harus tetap dijaga dan hidup.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh menjadi celah bagi tindakan yang menghambat kemajuan bangsa.

Dalam sambutannya pada acara "Dialog Publik Polri", Sigit menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi telah mengganggu kamtibmas dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.

Kerugian yang ditimbulkan mencakup rusaknya fasilitas publik, gedung DPR, dan markas kepolisian di berbagai daerah, serta jatuhnya korban jiwa.

Selain itu, masyarakat mengalami dampak psikologis berupa rasa takut, kekhawatiran, dan trauma.

Kapolri menekankan pentingnya menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggung jawab agar demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kerusuhan

Polri telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka dalam kasus kerusuhan tersebut, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Syahar Diantono menyatakan bahwa demonstrasi adalah hak masyarakat yang diatur dalam undang-undang, namun tindakan kekerasan dan kerusuhan harus diproses secara hukum.

Di tempat terpisah, Presiden Prabowo Subianto turut menanggapi kerusuhan tersebut dengan nada keras. 

Dalam pidatonya di penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Presiden Prabowo menyebut para pelaku kerusuhan bukanlah aktivis atau pejuang keadilan, melainkan penjahat yang berniat menciptakan kekacauan.

Ia mengecam tindakan pembakaran fasilitas umum dan menyerukan kepada masyarakat agar tidak mudah diadu domba atau terhasut oleh provokasi.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa fasilitas publik yang dibakar dibangun dari uang rakyat, sehingga tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan keadilan.