JAWABAN Istana Ketika Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah bakal mencari jalan terbaik untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh Jakarta-Bandung, usai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menolak pelunasannya pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rencana itu dikatakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

"Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ungkap Prasetyo Hadi.

Ia mengatakan, kereta cepat Whoosh kini menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu mobilitas Jakarta-Bandung.

Baca juga: Dividen Danantara Rp80 Triliun/Tahun tapi Minta Utang Whoosh Ditanggung APBN, Menkeu Purbaya: TIDAK!

"Dan justru kita ingin sebenarnya itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung. Mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Surabaya gitu," imbuhnya.

Meski begitu, Prasetyo menyebut skema pembayaran utang KCIC tidak dibahas dalam rapat semalam.

"Malam ini tidak. Malam ini tidak sempat, Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada APBN.

Baca juga: Nasib Erick Thohir Dipanggil DPR usai Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia

Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari dividen.

Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

Baca juga: Akui Mendadak, Prabowo Terbang ke Mesir Hadiri KTT Perdamaian Gaza, Sempat Rapat Malam-malam

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang kereta cepat ini bentuknya business to business.

Artinya tidak ada utang pemerintah.