Sidang Korupsi DJKA Medan, Muhammad Chusnul Akui Terima Rp 7 Miliar dan Plotting Pemenang Tender

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara, Muhammad Chusnul, mengakui adanya praktik menyimpang dalam proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (29/4/2026), Chusnul mengaku menerima uang sebesar Rp 7 miliar dari hasil pengaturan tender proyek yang dikerjakannya.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu, ia membeberkan bahwa proyek pengerjaan rel kereta api di wilayah Sumatra Utara sudah diatur jauh hari agar dimenangkan oleh perusahaan tertentu.

"Ya dalam pengerjaan proyek sudah ditunjuk pemenangnya sebelum ditender," kata Chusnul memberikan kesaksian.

Chusnul menjelaskan bahwa dirinya sempat ditemui oleh sejumlah pengusaha yang akan mengerjakan proyek tersebut sebelum proses lelang resmi dimulai.

Menurut pengakuannya, para pengusaha tersebut sebelumnya telah berkomunikasi dengan atasannya, Harno Trimadi, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub.

"Saya ditemui pengusaha yang akan mengerjakan pekerjaan itu. Dan saya sempat bilang kepada Harno dan Kepala Balai, mengenai pengusaha yang menemui saya. Dan mereka iyakan," ujar Chusnul.

Ia juga menegaskan sering mendapatkan instruksi langsung dari Harno untuk memenangkan perusahaan yang telah ditunjuk (plotting).

Selain dari Harno, instruksi serupa juga datang dari Rudi Damanik selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera saat itu.

"Kalau perintah secara langsung itu disampaikan Harno direktorat prasaan DJKA, kemudian Ruddy Damanik mantan kepala balai," tambahnya.

Hakim Pertanyakan Selisih Rp 6 Miliar, Dakwaan JPU Sebut Terdakwa Terima Rp 13 Miliar

Dalam persidangan, Hakim Khamozaro Waruwu sempat mempertanyakan kejujuran terdakwa mengenai nominal uang yang dinikmatinya.

"Berapa uang yang kamu terima dalam kasus ini," tanya hakim dengan tegas.

Chusnul tetap pada pengakuannya bahwa ia hanya mengantongi uang sebesar Rp 7 miliar.

"7 milliar yang mulia," jawab Chusnul singkat.

Terdakwa berdalih bahwa uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah kontraktor untuk keperluan biaya operasional peninjauan proyek yang mereka awasi di lapangan.

Namun, majelis hakim tampak tidak langsung memercayai keterangan tersebut karena terdapat perbedaan signifikan dengan temuan jaksa.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chusnul disebut menerima aliran dana mencapai Rp 13 miliar.

"Tapi ini dari dakwaan JPU, anda terima uang Rp 13 milliar," ujar hakim menyela keterangan terdakwa.

Perkara korupsi ini juga menjerat dua terdakwa lainnya, yakni Muhlis Hanggani Capah selaku PPK II di BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara dan Eddy Kurniawan Winarto selaku Komisaris PT Tri Tirta Permata.

Kasus ini semakin pelik setelah pada persidangan sebelumnya muncul dugaan aliran dana untuk kepentingan politik praktis pada Pilpres dan Pilkada 2024, termasuk pemilihan Gubernur Sumatra Utara.

Nama mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, juga sempat terseret dalam kesaksian Direktur Lalu Lintas DJKA, Danto Restyawan, meskipun hal tersebut telah dibantah secara tegas oleh pihak terkait.

Kini, majelis hakim terus menggali fakta persidangan untuk mengungkap secara terang benderang total kerugian negara dan siapa saja aktor intelektual yang terlibat dalam pengaturan proyek senilai ratusan miliar tersebut.

(cr17/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan