DPRD Medan Kecewa, Dinas Perkimcikataru Absen RDP Soal PBG Bangunan Bermasalah

Perumahan bernama Pendidikan Residence itu bahkan hampir rampung meski disinyalir melanggar aturan, termasuk garis sempadan bangunan. Ironisnya, pembangunan tetap berjalan tanpa penindakan.

DPRD pun meminta Satpol PP Kota Medan segera menyegel bangunan tersebut.

“Kita minta tidak ada lagi aktivitas sebelum izin terbit. Satpol PP harus segera menyegel,” tegas Rizki.

Dugaan Kebocoran PAD hingga “Bekingan”

DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan yang berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi PBG.

Paul Simanjuntak menegaskan, pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi kerugian daerah.

“Kita ingin ada peningkatan PAD. Jangan sampai bocor akibat kelalaian,” katanya.

Bahkan, DPRD menduga adanya “bekingan” terhadap sejumlah bangunan yang tetap berdiri tanpa izin. 

Kinerja Kadis Disorot, Tak Respons Konfirmasi

Sorotan juga mengarah kepada Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, John Ester Lase.
Sejak dilantik oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, ia mendapat tugas membenahi persoalan PBG. Namun, DPRD menilai belum ada perbaikan signifikan.

Saat dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran izin di dua perumahan tersebut, John Ester Lase belum memberikan respons, baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp.

Anggota Komisi IV DPRD Medan, Rizki menegaskan, pihaknya akan meminta Wali Kota Medan untuk mengevaluasi OPD yang dinilai lalai.

“Kalau terbukti ada pembiaran, kita minta wali kota segera lakukan evaluasi,” tegasnya.

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan