DPRD Medan Kecewa, Dinas Perkimcikataru Absen RDP Soal PBG Bangunan Bermasalah

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Komisi IV DPRD Kota Medan mengaku kecewa terhadap sikap Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) yang dinilai tidak kooperatif saat diundang menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). 

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Medan itu sejatinya membahas sejumlah persoalan bangunan bermasalah di Kota Medan, termasuk dugaan pelanggaran perizinan. Termasuk juga soal Persetujuan Bangunan Gedung yang menjadi sorotan di Kota Medan. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis, menyebut ketidakhadiran pihak Perkimcikataru tanpa pemberitahuan sebagai bentuk ketidakseriusan. 

“Rapat kita tunda karena Perkimcikataru tidak kooperatif,” tegasnya, Selasa (14/4/2026) 

RDP dijadwalkan dimulai pukul 10.30 WIB dengan menghadirkan sejumlah pemilik bangunan.

Namun hingga pukul 11.30 WIB, perwakilan dinas tersebut tak kunjung hadir, bahkan tanpa konfirmasi.

Padahal, sejumlah pihak telah hadir dan menunggu, di antaranya Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak, anggota dewan lainnya, pihak kelurahan, Dinas DPMPTSP, hingga Satpol PP Kota Medan.

Rizki menyebut, kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Rizki menduga hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan pejabat di Dinas Perkimcikataru Medan. 

“Bukan hanya sekali atau dua kali. Ini harus jadi perhatian, apakah karena kurang pemahaman atau memang tidak kompeten,” ujarnya.

Sorotan Proyek Perumahan Diduga Belum Kantongi PBG

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Medan juga menyoroti dua proyek perumahan di kawasan Jalan Cemara/Jemadi, Kecamatan Medan Timur, yakni Cemara Village dan Jemadi Village.

Ketua Komisi IV, Paul Simanjuntak, menegaskan pihaknya akan segera memanggil pengembang untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan belum adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Soal dua perumahan itu sudah kami terima informasinya. Segera kita panggil pihak terkait untuk menanyakan perizinannya,” ujarnya.

Temuan Bangunan Tanpa Izin, Minta Segera Disegel

Dalam sidak sebelumnya, Komisi IV menemukan delapan unit rumah dua lantai di kawasan Jalan Pendidikan, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, yang diduga belum memiliki PBG.

Perumahan bernama Pendidikan Residence itu bahkan hampir rampung meski disinyalir melanggar aturan, termasuk garis sempadan bangunan. Ironisnya, pembangunan tetap berjalan tanpa penindakan.

DPRD pun meminta Satpol PP Kota Medan segera menyegel bangunan tersebut.

“Kita minta tidak ada lagi aktivitas sebelum izin terbit. Satpol PP harus segera menyegel,” tegas Rizki.

Dugaan Kebocoran PAD hingga “Bekingan”

DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan yang berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi PBG.

Paul Simanjuntak menegaskan, pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi kerugian daerah.

“Kita ingin ada peningkatan PAD. Jangan sampai bocor akibat kelalaian,” katanya.

Bahkan, DPRD menduga adanya “bekingan” terhadap sejumlah bangunan yang tetap berdiri tanpa izin. 

Kinerja Kadis Disorot, Tak Respons Konfirmasi

Sorotan juga mengarah kepada Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, John Ester Lase.
Sejak dilantik oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, ia mendapat tugas membenahi persoalan PBG. Namun, DPRD menilai belum ada perbaikan signifikan.

Saat dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran izin di dua perumahan tersebut, John Ester Lase belum memberikan respons, baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp.

Anggota Komisi IV DPRD Medan, Rizki menegaskan, pihaknya akan meminta Wali Kota Medan untuk mengevaluasi OPD yang dinilai lalai.

“Kalau terbukti ada pembiaran, kita minta wali kota segera lakukan evaluasi,” tegasnya.

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan