Didemo Massa Rakyat Bergerak Sampaikan 5 Poin, Ini Tanggapan Pemprov Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ratusan orang ikut massa aksi damai, yang mengatasnamakan Rakyat Sumut Bergerak ke Gedung Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (27/8/2024)

Didominasi kalangan ibu-ibu, massa menggelar unjuk rasa damai menyuarakan beberapa tuntutan.

Di antara tuntunan yakni, menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur Sumut, dan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Sumut.

Ibu-ibu yang didominasi pakaian berhijab serba hitam dan putih membawa poster-poster bertuliskan Blok Medan Orang Edan, Tangkap Blok Medan.

Mereka datang bersama truk, mobil odong-odong dan sepeda motor. 

Hampir selama satu jam massa menyampaikan aspirasi.

Mereka hadir dari Medan sekitar, Binjai, Serdang Bedagai, Langkat, Deliserdang. 

Tuntutan massa akhirnya dijawab perwakilan Pemprov Sumut. Pihak Kesbangpol Provinsi Sumut turun ke jalan menemui massa aksi sambil dikawal ketat aparat polisi, TNI dan Satpol PP.

"Ya aspirasi kami terima dan selanjutnya akan disampaikan ke atasan," kata Hendra perwakilan Kesbangpol Provinsi Sumut. 

Sebelumnya, Koordinator aksi, Riskinta Sitepu menyampaikan 5 poin dan tuntunan. Di antaranya terkait netralitas Pj Gubernur dan ASN di Provinsi Sumatera Utara. 

Massa menilai tindakan PJ Gubernur Sumatera Utara yang ikut melakukan cawe-cawe politik jelas tidak mencerminkan sikap seorang pimpinan yang memperhatikan kepentingan rakyat, khususnya Rakyat Sumatera Utara.

"Kami menilai yang dilakukan oleh PJ Gubernur Sumatera Utara juga beberapa Bupati dan Walikota di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara juga melakukan cawe-cawe politik terkait dengan Pilkada Sumut untuk dukungan terhadap salah satu calon Gubernur di Sumatera Utara,"katanya. 

"Rakyat di Sumatera Utara, kami merasa dicurangi oleh PJ Gubernur Sumatera Utara dan kroninya dengan melakukan kesewenangan dalam kepemimpinan, khususnya yang terkait dengan Pilkada Sumut," katanya 

Atas dasar itu massa menuntut 5 poin dalam aksinya. 

1. PJ Gubernur Sumatera Utara menghentikan segera mulai dari hari ini juga tindakan cawe-cawe politik.