Demo Rakyat Sumut Bergerak

RATUSAN Emak-emak Aksi ke Kantor Gubernur, Tolak Cawe-cawe Gubernur dan Blok Medan

Emak-emak nekat geruduk Gedyng Gubernur Sumur, teriaki netralitas Aparatur Sipil Negara hingga tolak blok Medan.

Penulis: Dedy Kurniawan | Editor: Tria Rizki

RATUSAN Emak-emak Aksi ke Kantor Gubernur, Tolak Cawe-cawe Gubernur dan Blok Medan

 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ratusan orang hadir bersama gelombang massa aksi damai, yang mengatasnamakan Rakyat Sumut Bergerak ke Gedung Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (27/8/2024).

Didominasi ratusan orang kalangan ibu-ibu, massa menggelar unjuk rasa damai menyuarakan beberapa tuntutan. Di antara tuntunan yakni, menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur Sumut, dan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Sumut.


"Tolak Blok Medan, Tolak Blok Medan. Gubernur harus netral, ASN TNI Polri harus netral," teriak massa aksi kompak.


Ibu-ibu yang didominasi pakaian berhijab serba hitam dan putih membawa poster-poster bertuliskan Blok Medan Orang Edan, Tangkap Blok Medan. Mereka datang bersama truk, mobil odong-odong dan sepeda motor.


"PJ Gubernur harus jujur, netral, ASN harus netral. Tolak cawe-cawe politik. Kami curiga ada kesewenangan pimpinan," kata Koordinator Aksi, Riskinta Sitepu dengan toa suara di atas truk.


Koordinator aksi, Riskinta Sitepu menyampaikan 5 poin dan tuntunan. Di antaranya terkait netralitas Pj Gubernur dan ASN di Provinsi Sumatera Utara.


"Bahwa kami melihat PJ Gubernur Sumatera Utara tidak bertindak secara adil dan jujur dalam Pilkada Sumut, karena sudah melakukan cawe-cawe untuk mendukung salah satu calon Gubernur di Sumatera Utara yang didukung oleh PJ Gubernur Sumatera Utara," katanya.


Lanjut Riskinta Sitepu, massa menilai tindakan PJ Gubernur Sumatera Utara yang ikut melakukan cawe-cawe politik jelas tidak mencerminkan sikap seorang pimpinan yang memperhatikan kepentingan rakyat, khususnya Rakyat Sumatera Utara.


"Kami menilai yang dilakukan oleh PJ Gubernur Sumatera Utara juga beberapa Bupati dan Walikota di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara juga melakukan cawe-cawe politik terkait dengan Pilkada Sumut untuk dukungan terhadap salah satu calon Gubernur di Sumatera Utara,"katanya.


"Rakyat di Sumatera Utara, kami merasa dicurangi oleh PJ Gubernur Sumatera Utara dan kroninya dengan melakukan kesewenangan dalam kepemimpinan, khususnya yang terkait dengan Pilkada Sumut," katanya.


Atas dasar itu massa menuntut 5 poin dalam aksinya.


1. PJ Gubernur Sumatera Utara menghentikan segera mulai dari hari ini juga tindakan cawe-cawe politik.


2. PJ Gubernur Sumatera Utara harus bersikap netral dalam Pilkada Sumut.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved