Dinamisator Aksi Rakyat Sumut Bergerak : Jangan Lagi Ada Intervensi Pejabat ASN dan TNI Polri

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ratusan orang yang tergabung dalam massa Rakyat Sumut Bergerak unjuk rasa ke Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (27/8/2024).

Massa aksi hadir secara bergelombang, jalan kaki, bermotor, dan odong-odong ke depan kantor Gubernur Sumut.

Mereka membawa tema besar keresahan sol netralitas ASN dan cawe-cawe politik jelang pilkada serentak 2024.

Dinamisator Aksi, Khairil Amri diwawancarai Tribun Medan usai orasi di atas truk mengatakan, pihaknya memantau dugaan cawe-cawe politik yang dilakukan Aparatur Sipil Negara. Atas kereshan itu mereka turun ke jalan menyampaikan beberapa tuntutan.

"Belakang ini cawe-cawe politik (ASN) sudah sangat keterlaluan. Dengan membawa kandidat ke beberapa kabupaten dan kota. Itu meresahkan kita menghadapi Pilkada," katanya.

Khairil Amri juga membantah massa aksi bergerak hasil inisiator satu di antara kandidat calon kepala daerah. Dia mengklaim gerakan aksi murni menyuarakan aspirasi rakyat netral. 

"Kami pure (murni) dari masyarakat yang menyuarakan keresahan. Tidak ada dari pasangan mana pun. Kami berharap jangan ada lagi intervensi pejabat ASN, TNI-Polri di Pilkada," katanya.

Koordinator aksi, Riskinta Sitepu menyampaikan 5 poin dan tuntunan. Di antaranya terkait netralitas Pj Gubernur dan ASN di Provinsi Sumatera Utara. 

"Bahwa kami melihat PJ Gubernur Sumatera Utara tidak bertindak secara adil dan jujur dalam Pilkada Sumut, karena sudah melakukan cawe-cawe untuk mendukung salah satu calon Gubernur di Sumatera Utara yang didukung oleh PJ Gubernur Sumatera Utara," katanya. 

Lanjut Riskinta Sitepu, massa menilai tindakan PJ Gubernur Sumatera Utara yang ikut melakukan cawe-cawe politik jelas tidak mencerminkan sikap seorang pimpinan yang memperhatikan kepentingan rakyat, khususnya Rakyat Sumatera Utara.

"Kami menilai yang dilakukan oleh PJ Gubernur Sumatera Utara juga beberapa Bupati dan Walikota di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara juga melakukan cawe-cawe politik terkait dengan Pilkada Sumut untuk dukungan terhadap salah satu calon Gubernur di Sumatera Utara,"katanya. 

"Rakyat di Sumatera Utara, kami merasa dicurangi oleh PJ Gubernur Sumatera Utara dan kroninya dengan melakukan kesewenangan dalam kepemimpinan, khususnya yang terkait dengan Pilkada Sumut," katanya

Atas dasar itu massa menuntut 5 poin dalam aksinya. 

1. PJ Gubernur Sumatera Utara menghentikan segera mulai dari hari ini juga tindakan cawe-cawe politik.

2. PJ Gubernur Sumatera Utara harus bersikap netral dalam Pilkada Sumut.