Raih WTP ke-10 Berturut-turut, Pj Gubernur Sumut: Ini Bukan Prestasi, Kelola Uang Rakyat Keharusan

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023.

Hal ini disampaikan Pj Gubernur Sumut, Hassanudin usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Senin (27/5/2024).

"Ini bukan prestasi, ini merupakan keharuasan bagi pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab kita mengelola uang rakyat. Saya harapkan ini menjadi budaya di Pemprov Sumut dan meningkatkan motivasi kerja," ujarnya.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Sumut Gelar Rakernis Jajaran Pemasyarakatan, Tekankan Capaian Kerja

Pemprov Sumut mendapat opini WTP ke-10 berturut-turut sedari 2015. WTP merupakan standarisasi laporan keuangan, akuntabilitas dan kepatuhan pada undang-undang.

Karena itu, WTP ini harus menjadi budaya Pemprov Sumut dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja.

Hassanudin juga menegaskan, Opini WTP merupakan hasil kerja keras Pemprov Sumut dalam pengelolaan keuangan daerah.

Walau begitu, hal yang lebih penting menurutnya adalah kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

“WTP merupakan hasil kerja keras kita bersama, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, lewat peningkatan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur dan lainnya,” kata Hassanudin.

Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit mengapresiasi capaian Pemprov Sumut yang berhasil meraih WTP ke-10 berturut-turut.

Ahmadi mendorong agar Pemprov Sumut mengambil langkah lebih konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak hanya fokus WTP, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama stunting, 18,9 persen masih lebih rendah dari nasional.

Tetapi perlu dikejar hingga 14 persen, infrastruktur jalan, tuan rumah PON 2024 dan Pilkada serentak,” kata Ahmadi.

Baca juga: LHP BPK Soroti Proyek Multiyears Hingga Dana BOS Tak Sesuai Ketentuan, Ini Kata Pj Gubernur Sumut

Dia juga berharap Pemprov Sumut segera menyelesaikan rekomendasi BPK RI untuk LPKD 2023.