Rizal Ramli: Wong Jokowi Ndableg Kok!, Sebut Presiden Berbohong dan Memiskinkan Rakyat

TRIBUN-MEDAN.COM - Demo buruh pada Kamis (10/8/2023) kemarin membuat suasana macet. Unjuk rasa ini digelar oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB). Mereka masih menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat.

Sejumlah besar buruh menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat.

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Rizal Ramli ikut turun melakukan orasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Kamis (10/8/2023).

Dalam orasinya ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berbohong dan memiskinkan rakyat. Sedangkan Jokowi bersama pejabat pemerintahan justru semakin kaya.

"Jokowi ajak kita miskin berjamaah, dia sendiri bersama pejabatnya enggak miskin, malah nambah kaya," kata Rizal Ramli dalam orasinya. 

Lebih lanjut ia menyebutkan semua janji Jokowi abal-abal yang di mana tidak mencerdaskan rakyat tapi justru meningkatkan kekayaan oligarki. 

"Jokowi dengan kebohongannya berkali-kali, dengan janji abal-abal tidak mencerdaskan rakyat. Jokowi dengan memakai buzzer bayaran justru memperbodoh rakyat," tuturnya, Kamis (10/8/2023). 

"Jokowi tapi berhasil meningkatkan kekayaan oligarki secara ugal-ugalan," sambung Rizal Ramli.

Rizal Ramli juga menegaskan, seharusnya Jokowi tahu diri.

"Kalau Jokowi tahu diri, Jokowi cabut Omnibus (Ciptaker)," kata Rizal Ramli.

Rizal Ramli pun menanyakan kepada massa aksi, apakah Jokowi akan mencabut Omnibus Law UU Ciptaker ini?

Para massa yang terdiri dari buruh dan rakyat pun menjawab "Tidak mungkin".

Mantan Menteri Keuangan RI tahun 2001 pun menyatakan Jokowi tidak mungkin mencabut Omnibus Law UU Ciptaker.

"Tidak mungkin (Omnibus Law UU Ciptaker dicabut), wong Jokowi ndableg kok, nggak mungkin cabut Omnibus Law," ucapnya.

Mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) itu menilai, UU Ciptaker merupakan peraturan perbudakan modern.

Sebab, para pekerja tidak ada jaminan kerja seumur hidup, kesejahteraan keluarga, kesehatan.

"Apa itu artinya? Itu artinya perbudakan modern, rezim Jokowi menjalankan perbudakan modern identitas dengan kolonialisme baru," tuturnya.

Kemudian, ia memandang UU Ciptaker tidak ada kepentingan genting secara ekonomi. Pasalnya, saat ini ekonomi Indonesia tumbuh 4 persen.

Ia menyatakan, ekonomi Indonesia baru genting jika tumbuh negatif seperti krisis moneter tahun 1998 yang minus 12,7 persen, rupiah anjlok, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) bangkrut.

Menurutnya, klaim pemerintah merupakan alasan-alasan fiktif.

Lebih lanjut, ia mengatakan Omnibus Law yang diklaim dapat mengurangi aturan, malah mempersulit para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengurus persyaratan administratif. Dampaknya dengan ribetnya peraturan, terjadi penyogokan.

Setelah tiga tahun UU Ciptaker ini disahkan, tidak ada juga peningkatan investasi besar-besaran, kata dia. Kecuali di sektor pertambangan.

"Negara lain nggak ada tuh Omnibus. Tapi berhasil menarik investasi besar-besaran, seperti Vietnam, India, Thailand. Hey Jokowi, lo belajar dulu dari Vietnam. Hey Jokowi, lo belajar dulu India. Hey Jokowi, lo belajar dulu sama Thailand. Karena nggak ada itu UU Omnibus Cilaka," tegasnya.

Demo kemarin merupakan bagian aksi long march buruh dan tenaga kesehatan dari Bandung menuju Istana Presiden Jakarta menuntut pemerintah mencabut UU Cipta Kerja.

Aksi jalan kaki buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini sudah dimulai dari Bandung sejak Kamis (3/8/2023) dan berakhir di Jakarta pada Kamis (10/8/2023), bersamaan dengan aksi demo buruh besar besaran di Istana Negara.

Kemacetan di Ibu Kota

Aksi demo buruh yang digelar Jalan MH Thamrin pada Kamis ini berimbas pada kemacetan yang terjadi di sejumlah titik di sekitarnya.

Dikutip dari Kompas TV, massa Buruh dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) memadati jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Imbas aksi massa buruh itu, jalanan di sekitar kawasan tersebut mengalami kemacetan. Kepadatan massa juga sampai ke patung Kuda Monas.

Sebagian dari mereka tampak melakukan orasi di atas mobil komando. Sebagian lainnya juga duduk di jalan MH Thamrin.

Tampak mereka membawa bendera panji serikat buruh masing-masing.

Mereka juga membawa spanduk yang berisi narasi penolakan terhadap UU Ciptaker.

Sementara ruas jalan MH Thamrin menuju arah Jalan Medan Merdeka Barat ditutup.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan kemacetan itu terjadi lantaran ada pergerakan massa dari berbagai daerah menuju ke titik aksi.

"Tadi pantauan kami (macet terjadi) di daerah Cempaka Putih, kemudian Cawang, dan Tomang," kata Komarudin saat dihubungi, Kamis (11/8) petang.

"Saat ini hampir semua buruh sudah melintas. Kelompok yang saat ini melintas di HI buruh dari Arah Cawang atau Bekasi akan mengarah ke Monas," sambungnya.

Komarudin turut meminta kepada masyarakat lainnya untuk menghindari ruas Jalan MH Thamrin, Jalan Sudirman dan sekitar Monas untuk menghindari kemacetan.

"Kepada masyarakat mohon maklum saat ini sedang ada aksi dari saudara-saudara kita buruh. Untuk arus lalin mengarah ke Monas saat ini sedang macet dan dilakukan upaya pengalihan baik ke arah Sabang melalui Sarinah ataupun arah Kebon Sirih," tutur dia.

Menurutnya, sebanyak 6.612 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pemda dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh ini.

Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan akibat aksi demo tersebut.

Kepolisian telah menyiapkan skema pengamanan terkait massa buruh yang berencana menduduki Jalan MH Thamrin hingga pukul 21.00 WIB.

"Tentunya kalaupun memang massa akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, pertama langkah persuasif, langkah imbauan akan kita lakukan," kata Komarudin.

Komarudin menyampaikan upaya lain yang juga masih dilakukan saat ini adalah menerapkan rekayasa lalu lintas. Apalagi, jumlah massa buruh dalam aksi demo ini terbilang banyak.

Lebih lanjut, Komarudin meminta kepada massa buruh untuk melakukan aksinya secara tertib akan tak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Aksi ini dimulai di titik kumpul di gedung International Labour Organization (ILO) di Jalan MH Thamrin, Kemudian bergerak menuju Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat  lalu ke kawasan Gedung DPR RI dan puncak aksi akan berlangsung di Istana Jakarta.

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: PANGDAM I/BB Minta Polda Sumut Segera Tangkap Pelaku Penimbunan 60 Ton Solar Subsidi di Medan Deli

Baca juga: Digerebek Kodim 0201, Pemilik 60 Ton Solar Subsidi di Medan Deli Masih Misterius, Ini Kata Polisi

Baca juga: Pemilik 60 Ton Solar Subsidi Medan Deli Masih Misterius, Polisi Masih Lakukan Penyelidikan

Baca juga: Penimbunan 60 Ton Solar Bersubsidi di Medan, Pertamina tak Bisa Jawab Pasokannya dari Mana

Baca juga: Sejumlah Anggota TNI Bikin Heboh Polrestabes Medan, Menko Polhukam Mahfud MD: Nanti Saya Cek Dulu

Baca juga: BREAKING NEWS: Panglima TNI Perintahkan Puspom Periksa Prajurit yang Geruduk Polrestabes Medan

Baca juga: Debat Panas Kompol Fathir - Mayor Dedi Hasibuan, Akhirnya Tersangka Dugaan Mafia Tanah Dibebaskan

Baca juga: DUDUK Perkara Puluhan TNI Kepung Ruangan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Akhirnya Tersangka Bebas

Baca juga: Debat Panas Kompol Fathir - Mayor Dedi Hasibuan, Akhirnya Tersangka Dugaan Mafia Tanah Dibebaskan

Baca juga: Situasi Memanas di Polrestabes Medan, Debat Anggota TNI dengan Kasat Reskrim terkait Penahanan ARH

Baca juga: Kolonel Riko Siagian Kecewa Puluhan Anggota TNI Datangi Polrestabes Medan: TNI dan Polri Tetap Solid

Baca juga: Puluhan Personel TNI Datangi Polrestabes Medan, Tersangka Pemalsuan Lahan PTPN II Dibebaskan

Baca Berita Tribun Medan Lainnya di Google News

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News