BERITA KPK RAKER di Hotel Jadi Sorotan, Novel Baswedan Kritik Pimpinan KPK Sekarang Suka Bohong

TRIBUN-MEDAN.com- Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut salah satu kelebihan Firli Bahuri cs adalah suka berbohong.

Baca juga: Polisi Medan Heboh Lagi, Pedagang Pringgan Ditikam Preman Jadi Tersangka, Kapolrestabes Turun Tangan

Hal itu disampaikan Novel Baswedan untuk menyinggung Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengatakan bahwa rapat kerja (raker) di luar kantor KPK bukan baru kali ini saja digelar.

Baca juga: MANTAN Pegawai KPK Sujanarko Minta Dewas KPK Dibubarkan Saja, Novel Kritik soal Lili Pintauli

Seperti diketahui, saat ini pimpinan KPK jilid V tengah melaksanakan raker di salah satu hotel bintang 5, yaitu Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta.

"Salah satu kelebihan pimpinan KPK skrg adalah suka berbohong. Sebelumnya raker KPK paling di hotel bintang 3, Puncak, Bogor. Tidak pernah di hotel bintang 5, booking 1 rumah makan dan acara sepeda santai di jam kerja. Coba ditunjuk dengan jelas," cuit Novel Baswedan di akun Twitter miliknya @nazaqistsha.

Di kolom komentar di bawahnya, Novel Baswedan juga mempertanyakan biaya perjalanan para pejabat KPK ke Yogyakarta untuk jumlah peserta sekitar 100 orang.

Meski terdapat maksud membantu menggerakkan sektor pariwisata yang terpukul karena pandemi Covid-19, Novel Baswedan menilai upaya tersebut tidak bisa menggunakan uang negara.

"Kalau mau bantu gerakkan pariwisata, jangan pakai uang negara. Apalagi bermewah-mewahan. Semoga tidak banyak pejabat yang tidak peka dan tidak malu seperti ini," kata Novel Baswedan.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan raker digelar di Yogya, salah satunya agar APBN bisa terdistribusi ke daerah.

"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka daerah tidak akan mampu menyerap atau menggunakannya sehingga kami laksanakan di Yogyakarta," kata Ghufron saat ditemui di sela acara raker KPK di Yogyakarta, Kamis (28/10/2021).

Dia menyebut setidaknya ada tiga agenda utama raker di Yogyakarta, yakni rapat tinjauan kinerja, evaluasi proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan terakhir penyusunan struktur baru setelah pegawai lembaga antirasuah itu beralih menjadi ASN.

KPK, ujar Ghufron, merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan yang turut menggunakan dana APBN yang di antaranya dihimpun dari penerimaan yang bersumber dari uang rakyat.

"Fungsi dari APBN adalah distribusi, bahwa uang yang dikumpulkan dari rakyat itu harus didistribusikan seluas-seluasnya kepada rakyat," ujarnya.

Ghufron menegaskan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya sejumlah kegiatan rapat di luar daerah diikuti seluruh pegawai, termasuk pejabat struktural yang kini sudah tidak menjadi bagian dari KPK.

"Misalnya Pak Giri (Giri Suprapdiono) dulu Direktur Dikmas (Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat) mereka juga ikut, Pak Koko (Sujanarko) juga ikut, Mas Febri sebagai Karo Humas KPK juga ikut. Jadi (diikuti) semua struktur. Bukan hanya hari ini sebelum-sebelumnya ketika mereka masih menjadi bagian dari KPK pun menjadi bagian yang ikut serta," jelasnya.

"Jadi kalau kemudian sekarang dikritik, Anda yang bisa menyimpulkan sendiri," kata Ghufron kepada awak media.

Baca juga: MANTAN Pegawai KPK Sujanarko Minta Dewas KPK Dibubarkan Saja, Novel Kritik soal Lili Pintauli

Baca juga: DISINDIR Novel Baswedan Mau Awasi atau Lindungi soal Etik Lili Pintauli, Dewas KPK Tolak Laporan

(Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Baca Selanjutnya: Berita kpk

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari tribun-medan.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tribun Medan Update", caranya klik link https://t.me/tribunmedanupdate, kemudian join.

Silakan install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel