Presiden Jokowi Sebut Sumatera Utara Termasuk Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Indonesia

Sumatera Selatan 394

Kalimantan Utara 329

Kalimantan Tengah 294

Aceh 285

Kepulauan Riau 281

Jambi 261

Kalimantan Barat 223

Nusa Tenggara Barat 213

Maluku Utara 132

Bengkulu 107

Gorontalo 104

Sulawesi Tenggara 102

Papua 94

Papua Barat 68

Sulawesi Barat 55

Maluku 5

Ada Pelanggaran Prokes di Sumut

Bertambahnya jumlah kasus Covid-19 di Sumatera Utara diduga tak terlepas adanya dugaan pelanggaran prokes yang terjadi di acara vaksinasi Polda Sumut bertajuk Vaksinasi Presisi yang dihadiri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Sayangnya, dugaan pelanggaran prokes yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut ini tidak ada berani yang menindak.

Bahkan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Ganip Warsito malah menyalahkan masyarakat.

Ganip mengatakan, terjadinya kerumunan yang sangat amat luar biasa di lokasi vaksinasi Gedung Serbaguna Pemprov Sumut itu karena antuasisme masyarakat yang takut tidak dapat vaksin. 

"Soal kerumunan, kembali masalah pandemi Covid-19 ini masalah yang sangat kompleks, sehingga melibatkan berbagai pihak. Utamanya adalah masyarakat sendiri, kerumunan terjadi karena masyarakat antusias pengin segera divaksin dan khawatir vaksin itu habis," kata Ganip, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Jumat (6/8/2021).

Dia mengatakan, pemerintah menjamin ketersedian vaksin.

Terlebih Presiden RI Joko Widodo menyatakan bila vaksin telah diterima provinsi agar segera didistribusikan ke kabupaten/kota.

Daerah juga dilarang menstok vaksin yang telah diditribusikan, tetapi langsung diberikan atau disuntikkan kepada masyarakat, agar target vaksinasi di Indonesia bisa tercapai.

Baca juga: Bobby Nasution Jelaskan Vaksinasi Berujung Ricuh: Tidak Ada Keterlibat Pemko Medan

"Karenanya kita semua untuk terus memberikan pemahaman, berikan keterangan kepada masyatakat kita bahwa stok vaksin itu dijamin pemerintah. Tinggal giliran untuk mendapatkannya," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Ganip tak sedikitpun menyinggung soal pelanggaran prokes yang terjadi.

Padahal banyak pihak yang mendesak pihak terkait memberikan sanksi tegas pada penyelenggara vaksinasi Polda Sumut, karena dianggap tidak becus mengantisipasi adanya pembludakan calon penerima vaksin.

Baca juga: 5 Orang Calo saat Vaksinasi di Gedung Serbaguna Akhirnya Dilepaskan

Harus Diberi Sanksi

Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara dianggap masyarakat 'masuk angin', lantaran tak berani menindak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan panitia vaksinasi Polda Sumut bertajuk Vaksinasi Presisi di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut Jalan Willem Iskandar/Pancing, Kecamatan Percut Seituan pada Selasa (3/8/2021).

Menurut Pengamat Sosial Bakhrul Khair, sudah semestinya panitia penyelenggara ini diberi sanksi. 

"Kalau dilihat dari aturan, indikasi pelanggaran sudah ada indikatornya. Mulai dari video kerumunan, orang yang pingsan, ada calo, berarti ada prosedural Prokes yang dilanggar," katanya Bakhrul, Kamis (5/8/2021). 

Baca juga: Vaksinasi Polda Sumut Picu Kerumunan, Ketua DPRD : Seharusnya Panitia Jangan Lengah dan Antisipasi

Dia mengatakan, pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan vaksinasi ini harus diberi hukuman, layaknya masyarakat yang kena hukum ketika melanggar prokes.

Menurut Bakhrul, tidak ada satupun yang kebal hukum di negara ini. 

Karena panglima tertinggi adalah hukum.  

"Siapa yang melanggar prokes harus tetap dihukum. Satgas dalam hal ini harus bertindak untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran prokes tanpa terkecuali," tegasnya. 

Baca juga: Vaksinasi Massal Picu Keramaian, Bobby Nasution: Tak Ada Keterlibatan Pemko, Bukan Wilayah Medan

Ia menilai harusnya panitia vaksinasi Covid-19 Polda Sumut segera ditindak tegas oleh Satgas Covid-19 Sumut. 

Dia menegaskan, jika Satgas Covid-19 enggan berkomentar terkait hal tersebut, maka ada diskriminasi atau perbedaan penindakan hukum. 

"Satgas harusnya tegak lurus melihat persoalan tersebut kalau hukum masih dipandang sebagai panglima," sebutnya. 

Pasalnya, dia menjabarkan bahwa banyak pelaku usaha yang dikenakan tindak pidana ringan karena melanggar prokes di masa PPKM ini. 

Lantas kenapa vaksinasi yang digelar Polda Sumut sudah jelas melanggar prokes tidak ditindak sama sekali.

Baca juga: Polisi Tangkap 5 Orang Calo yang Jual Formulir Vaksinasi Covid-19 di Gedung Serbaguna Pemprov

Dia menganggap sikap itu merupakan tindakan tebang pilih. 

"Seharusnya satgas tidak melihat lembaganya, tetapi aturannya. Dan aturan Prokes harus sesuai dengan pelanggaran. Jadi apa alasan satgas tidak melakukan verifikasi dan validasi atas peristiwa itu," ujarnya. 

"Kita seharusnya bicara kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itu adalah bagian dari aturan penegakan hukum. Kalau memang tidak mau menanggapi, Satgas RI harus angkat bicara," tutupnya. 

Satgas Covid-19 Ketakutan

Satgas Covid-19 Sumut ketakutan, ketika ditanya soal dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) kegiatan vaksinasi Polda Sumut, bertajuk Vaksinasi Presisi di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut Jalan Willem Iskandar/Pancing, Kecamatan Percut Seituan.

Acara vaksinasi yang dinilai amburadul dan sempat dihadiri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono beserta pejabat Pemprov Sumut dan Pemko Medan itu sama sekali tidak ada yang berani menindak, walaupun jelas-jelas ada indikasi pelanggaran. 

Baca juga: WAKAPOLRI Pantau Vaksinasi, Calo Formulir Malah Gentayangan di Lokasi Tidak Ditindak

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut sekaligus Jubir Satgas Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah ketika ditanya mengenai dugaan pelanggaran ini terkesan 'buang badan'.

"Kalau itu jangan kau tanya aku. Pokoknya aku enggak tahu. Karena aku kan di sini (di luar kota)," kata Aris, Rabu (4/8/2021) malam.

Aris mengaku sama sekali tidak mengikuti kabar soal dugaan pelanggaran prokes yang dilakukan penyelenggara vaksinasi Polda Sumut.

Dia pun terang-terangan tak mau memberikan komentar soal masalah ini. 

Baca juga: Tiga Calo Formulir Vaksinasi yang Beraksi saat Kunjungan Wakapolri Kabarnya Ditangkap

"Enggak, enggak bisa (memberi komentar)," katanya menutup telepon.

IDI Bilang Acaranya Jadi Sumber Penularan

Menanggapi dugaan pelanggaran prokes dalam pelaksanaan vaksinasi ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara bereaksi keras. 

Ketu IDI Sumut Ramlan Sitompul menyayangkan adanya kerumunan, yang bisa menjadi pemicu penyebaran kasus Covid-19 di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang.

“Masa vaksinasi dilakukan secara massal? Kita menyesalkan cara seperti itu. Adanya kerumunan maka berpotensi terjadinya penularan Covid-19," kata Ramlan Sitompul, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: WAKAPOLRI Pantau Vaksinasi, Calo Formulir Malah Gentayangan di Lokasi Tidak Ditindak

Ia menuturkan, selama ini masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai bahaya Covid-19.

Ramlah khawatir, dengan adanya kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar kemarin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap wabah tersebut.

“Nanti vaksinnya yang difitnah lagi, dibilang setelah vaksin kena Covid-19. Padahal, Covid-19 itu karena ada kerumunan, bukan karena vaksinnya. Mulai sekarang dikelola dengan baik kegiatan vaksinasi itu," kata Ramlan.

Dia menyarankan, pihak terkait, terlebih-lebih pemerintah daerah dapat memberdayakan fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat 1, baik klinik swasta, puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu) dan posyandu dalam melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Baca juga: Vaksinasi yang Diselenggarakan Polda Sumut Dikhawatirkan Jadi Klaster Baru Covid-19

Cara itu dinilainya lebih profesional dan efektif mencegah kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi. 

Menurutnya, vaksinasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih baik dan efektif. 

Kalaupun ada efek samping setelah vaksinasi, maka bisa ditangani secara 
cepat. 

"Berdayakan Faskes swasta dan pemerintah itu, jangan dibuat massal lagi. Kalau terus seperti itu, nanti target mulia kita mau menurunkan Covid-19 malah menjadi menambah Covid-19 dengan cara seperti itu," tambahnya. 

Dia menjelaskan harusnya pemerintah bisa menjaga kemulian masyarakat Indonesia untuk mendapat layanan kesehatan lebih baik, tanpa adanya pertambahan korban berjatuhan karena Covid-19.

Kapolda Sumut Disebut Kebobolan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, buruknya pelaksanaan program vaksinasi Polda Sumut hingga adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) ini merupakan bentuk nyata, bahwa Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak sudah kebobolan dalam mengadakan kegiatan.

Baca juga: Vaksinasi Polda Sumut Amburadul, Begitu Wakapolri Pulang Seorang Wanita Pingsan dan Pintu Jebol

"Saya menjadi heran juga. Pak Kapolda kok bisa kebobolan seperti itu," kata Abyadi Siregar, Rabu (4/8/2021).

Ia menegaskan, apapun alasan panitia penyelenggara soal amburadulnya pelaksanaan vaksinasi yang dihadiri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono itu tidak bisa dimaklumi.

Sebab, kegiatan tersebut jelas-jelas telah melanggar protokol kesehatan. 

"Intinya begini, begitu dibuat acara vaksinasi itu kan sebetulnya sudah bisa diperhitungkan jumlah massa yang akan datang kan akan banyak. Jadi antisipasinya apa ? Harusnya antisipasi di awal," ucap Abyadi.

Baca juga: Vaksinasi Polda Sumut Tutup, Warga Kecewa Karena Butuh untuk Syarat Lamar Kerja

Dia khawatir, bahwa acara vaksinasi Polda Sumut tersebut justru menjadi klaster baru penularan Covid-19.

Wanita Pingsan Hingga Pintu Jebol

Penyelenggaraan vaksinasi yang diadakan Polda Sumut di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Seituan amburadul, Selasa (3/8/2021).

Sejak tengah hari tadi, peserta vaksin ada yang teriak-teriak lantaran terlalu lama dipanggil.

Padahal, peserta vaksin ada yang datang sejak pukul 07.00 WIB, dan ada yang berasal dari Kabupaten Deliserdang.

Dalam kesempatan ini, Wakalpolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono sempat megunjungi lokasi vaksinasi tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS Peserta Vaksin di Gedung Serbaguna Mulai Mengamuk, Rela tak Kerja dan Kelaparan

Gatot datang bersama sejumlah anggotanya, didampingi para petinggi Polda Sumut, termasuk pejabat Pemprov Sumut. 

Sebelum Gatot datang, para peserta vaksinasi yang ada di luar dan dalam gedung tampak melanggar protokol kesehatan (prokes).

Peserta vaksinasi berkerumun, duduk berdekatan, bahkan ada yang menggunakan masker tidak sesuai ketentuan.

Begitu Gatot datang, sejumlah petugas langsung mengatur para peserta agar tidak melanggar prokes.

Setelah Gatot meninggalkan lokasi vaksinasi, terjadi insiden yang tidak diinginkan.

Baca juga: SEMAKIN RIBUT, Berkerumun dan tak Jaga Jarak, Peserta Vaksinasi Komplain Pada Polisi Karena Hal Ini

Seorang wanita berkaus merah marun pingsan saat mengantre di depan pintu masuk gedung serbaguna.

Sontak, warga pun histeris minta tolong. 

"Pak, tolong lah pak, ada yang pingsan. Tolong," teriak warga.

Melihat kejadian itu, petugas langsung membawa perempuan yang pingsan tersebut ke dalam aula.

Ia langsung disuruh duduk di kursi panitia dan diberikan air minum.

Baca juga: Sentra Vaksinasi di Eks Bandara Polonia Ditutup Sejak Stok Vaksin Menipis, Banyak Warga Kecewa

Pantauan di lokasi, terlihat ribuan warga berdiri sambil mengantre giliran masuk ke dalam aula vaksinasi yang berada di Gedung Serbaguna Pemprovsu.

Mereka mengaku sudah menunggu sejak pagi hari.

Hingga pukul 14.00 WIB, para peserta ada yang belum diperbolehkan masuk.

Bahkan, pintu masuk sudah jebol lantaran warga berdesakan tak sabar menunggu, karena sudah dari pagi berada di lokasi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 5 Provinsi Luar Pulau Jawa-Bali Ini Disorot Jokowi karena Terjadi Lonjakan Covid-19, Berikut Datanya