Kenapa Bangga Melihat Anak STM Duel dengan Polisi?

TENTU saja saya menyepakati aksi unjuk rasa yang terjadi hari-hari belakangan ini di Indonesia.

Keterlanjuran memilih demokrasi sebagai cara bernegara memang menempatkan unjuk rasa sebagai satu di antara mekanisme untuk mengemukakan pendapat dan menyatakan sikap.

Persisnya pendapat dan sikap yang bertolak belakang dengan keputusan atau aturan-aturan yang digariskan para pimpinan.

Manuver yang dilakukan para anggota parlemen di akhir periode kerja yang disambut dengan sikap serba tanggung dan tak tegas dari Presiden Joko Widodo, saya kira memang tidak boleh diamini begitu saja.

Sebagai warga yang baik kita justru tak boleh diam saat mendapati kejanggalan-kejanggalan wacana yang gelagatnya mengarah pada pelemahan negara.

Sebagai warga yang baik kita harus menyatakan pendapat.

Kita harus menolak bagian-bagian yang buruk. Bahkan kalau perlu, melawan.

Ada banyak cara menyatakan pendapat dan bersikap. Bisa melalui opini yang disampaikan di media.

Sekarang sudah jauh lebih mudah.

Sekarang tak perlu lagi mencetak selebaran-selebaran atau koran atau majalah gelap dan menyebarkannya secara klandestin.

Gerakan bawah tanah sebagaimana dilakukan para aktivis periode peralihan Orde Lama ke Orde Baru, periode Malari, dan periode reformasi, sudah kalah jauh efektif dari media sosial; Facebook, Twitter, Instagram, juga aplikasi-aplikasi berbasis percakapan multi arah semacam WhatsApp, Line, atau Telegram.

Mekanisme lainnya adalah jalur hukum.

Menggugat ke pengadilan.

Mengajukan judicial review. Dan tatkala cara-cara ini buntu, maka turun ke jalan jadi pilihan. Berunjuk rasa. Berdemonstrasi.

Pertanyaannya, apakah saat ini memang tidak ada lagi cara selain berunjuk rasa?