Komite Pemekaran Siap Paparkan Kajian Akademis terkait Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur  

Kini, dengan meningkatnya kembali wacana penataan wilayah nasional dan semangat pemerataan pembangunan, Muslim menilai peluang itu kembali terbuka, terlebih jika sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih dekat dan optimalisasi potensi daerah.

"Jadi ini bukan cerita baru. Ini perjuangan sejak 13 tahun lalu. Kami hanya ingin memastikan pembangunan lebih merata, pelayanan publik lebih baik, dan potensi daerah benar-benar dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Sudah Memenuhi Syarat Administrasi 

Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur, Muslim Simbolon, mengatakan, gagasan pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur bukan isu baru yang muncul karena momentum politik. Melainkan, gerakan panjang yang lahir dari pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Katanya, ada enam kabupaten dan kota yang akan masuk ke Sumatera Pantai Timur, yakni Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu.

"Sejak 2013, enam kabupaten/kota ini menjadi cikal bakal provinsi baru yang telah menyatakan dukungan penuh. Ini bukan gerakan politis, melainkan murni gerakan pembangunan daerah," katanya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007, syarat minimal pemekaran provinsi adalah lima kabupaten/kota yang bergabung.

"Sementara kita sudah enam daerah, artinya secara administratif sudah memenuhi syarat. Atas dasar itu, dilakukan kajian akademis oleh kalangan akademisi yang dipimpin Dr Yusuf yang memiliki hasil indikator utama yang dipersyaratkan undang-undang, usulannya dinyatakan sangat layak, dengan skor di atas 450 yang artinya melampaui ambang batas yang dipersyaratkan," katanya.