Cerita Nelayan di Danau Toba, Tangkapan Berkurang, Bantuan Tak Kunjung Datang 

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Nelayan di kawasan Danau Toba, khususnya di Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, menghadapi tekanan berlapis dalam beberapa tahun terakhir.

Selain penurunan hasil tangkapan, perubahan komposisi ikan dan terbatasnya dukungan pemerintah memperburuk kondisi ekonomi mereka.

Situasi tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Nelayan yang digelar di Pelabuhan Baktiraja, Desa Marbun Toruan, yang diinisiasi Hariara Institute.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah nelayan menyampaikan bahwa hasil tangkapan ikan semakin menurun, sementara jenis ikan yang tertangkap juga mengalami perubahan signifikan.

"Ikan yang dulu banyak, sekarang semakin sulit ditemukan," kata Mostar Simanullang, nelayan dari Desa Simangulampe, Rabu (15/4/2026).

Menurut dia, ikan endemik seperti Ihan Batak kini semakin jarang dijumpai di perairan Danau Toba.

Sebaliknya, ikan invasif seperti red devil justru semakin mendominasi.

Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan nelayan. Ikan lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi semakin sulit diperoleh, sementara ikan invasif tidak selalu memiliki nilai jual yang sama di pasar.

Direktur Eksekutif Hariara Institute, Barita Lumbanbatu, mengatakan penurunan populasi ikan endemik merupakan salah satu persoalan utama di Danau Toba saat ini.

"Ihan Batak bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari ekosistem dan identitas lokal. Jika terus menurun, dampaknya tidak hanya pada nelayan, tetapi juga pada keseimbangan danau," ujarnya.

Selain tekanan dari spesies invasif, perubahan kualitas air dan aktivitas budidaya juga disebut turut memengaruhi kondisi perikanan.

Di tengah kondisi tersebut, dukungan pemerintah terhadap kegiatan nelayan dinilai masih terbatas.

Dalam surat resmi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 7 April 2026, disebutkan bahwa pihak dinas dapat menghadiri kegiatan Hari Nelayan, namun tidak dapat memberikan bantuan dana maupun benih ikan.

Hal itu disebabkan oleh keterbatasan dan efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Humbang Hasundutan, Marudut Situmorang, membenarkan kondisi tersebut.