427 Unit Rumah Rusak akibat Banjir, Data Akhir Jadi Calon Penerima Bantuan dari Pemerintah  

TRIBUN-MEDAN.com, DOLOKSANGGUL - Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Oloan Nababan mengikuti sosialisasi proses pendataan rumah rusak akibat bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. 

Sosialisasi berlangsung Senin (15/12/2025) di Ruang Rapat Perkantoran Bukit Inspirasi, Doloksanggul.
Dalam presentasinya, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah menyampaikan, pendataan rumah rusak merupakan instrumen kebijakan strategis dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana.

Data kerusakan rumah dilaporkan/diinventarisasi secara berjenjang, mulai tingkat masyarakat - desa - kabupaten/kota - provinsi hingga pusat.

"Hasil akhir pendataan disajikan dalam suatu lampiran tabel pendataan kerusakan rumah dengan mengikuti proses pendataan yang terukur, akurat dan transparan dilakukan melalui proses verifikasi (lapangan dan  administrasi) serta validasi," ujar Jarwansah, Senin (15/12/2025).

Baca juga: Belasungkawa Arab Saudi atas Musibah Banjir Sumatera, di Sumut 340 Meninggal, 11.200 Rumah Rusak

"Tabel tersebut menggunakan format penilaian kerusakan rumah sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana (Juklak Jitupasna) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017," sambungnya.

Dan data akhir ini akan menjadi calon penerima bantuan rumah akibat bencana menjadi dasar pengusulan pembiayaan melalui berbagai sumber pendanaan; APBN, APBD, CSR Dunia Usaha mau pun sumber lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menuturkan, ada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara terdapat kerusakan rumah, satu diantaranya Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sebelumnya, Bupati Humbahas Oloan Nababan menuturkan sebanyak 427 unit rumah di 18 desa pada enam kecamatan di Kabupaten Humbahas dilaporkan mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor.

Data terbaru itu ia sampaikan saat menerima kunjungan monitoring dari Direktur Jenderal Tata Kelola dan Risiko Kementerian PKP RI, Brigjen Pol Azis Andriansyah, Sabtu (6/12/2025) lalu.

Ia mengatakan, ada sebanyak 24 unit rumah hanyut mau pun tertimbun, 69 unit rusak berat, 41 unit rusak sedang,1 09 unit rusak ringan, 89 unit tergenang lumpur atau air,  dan 95 unit berada di zona rawan bencana.

Dari total kerusakan tersebut, pemerintah daerah merencanakan rekonstruksi 161 unit rumah dan relokasi 177 unit guna menjamin keselamatan warga.

“Kami berharap dukungan Kementerian PKP RI agar penanganan rumah terdampak bencana dapat segera direalisasikan demi percepatan pemulihan kehidupan masyarakat,” ujar Oloan.