Hadapi Nataru, BI Pematangsiantar Kumpulkan Bupati dan Wali Kota dari 8 Daerah

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN- Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Pematangsiantar, Ahmadi Rahman mengumpulkan 8 kepala daerah di wilayah kerjanya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Parapat, Kamis (13/11/2025).

Rapat ini membahas persiapan pemerintah daerah menghadapi momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Di dalam rapat ini, masing-masing kepala daerah/perwakilan dari Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Tanjungbalai, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan memaparkan kondisi pertanian dan rantai pasok di daerahnya. 

"Kalau dari kegiatan HLM tadi dari masing-masing daerah sudah menyiapkan diri menghadapi Nataru yang kemudian berkelanjutan disusul dengan Idul Fitri di bulan Maret 2026.

Kita perkuat quick win-nya dengan sentra-sentra produksi peertanian seperti di Simalungun, Asahan dan Batubara," kata Ahmadi. 

KPw BI Pematangsiantar berharap pemerintah daerah bisa ikut menjaga volatilite food yaitu kelompok barang atau pangan yang bisa mempengaruhi faktor kenaikan inflasi di kawasan ataupun domestik.

"Jangan ada seperti kasus rantai pasokan yang terlambat. Apalagi kita akan menyambut Natal dan Tahun Baru 2026 mendatang," kata Ahmadi. 

Secara strategi, seluruh TPID di wilayah kerja Bank Indonesia Pematangsiantar telah menyusun strategi pengendalian untuk intervensi dengan baik berupa kegiatan Gerakan Pangan Murah.

Penajaman pelaksanaan GPM perlu diperkuat untuk memastikan pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat komoditas.

⁠Tantangan struktural, ujar Ahmadi masih perlu didalami bersama agar pengendalian inflasi dalam jangka panjang dapat terlaksana dengan baik.

Ia juga menyebut bahwa kolaborasi program antar-daerah juga perlu diperkuat bersama untuk mendukung swasembada pangan di Sumatera Utara.

"Memperkuat sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, serta instansi terkait dalam menghadapi potensi tekanan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)," kata Ahmadi. 

BI Pematangsiantar juga mendorong Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah juga perlu ditingkatkan dalam aspek realisasi.

Seluruh daerah sudah membuka channel pembayaran digital sebagai upaya mendorong kemudahan dan kelancaran dalam bertransaksi.

"Berkaca dari TPID, evaluasi terhadap roadmap TP2DD juga sudah perlu dilakukan untuk mendukung penyusunan roadmap periode tahun 2026-2030 yang lebih matang," kata Ahmadi.