Erni Enggan Tanggapi Penghapusan Tunjangan Rumah DPRD

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Erni Ariyanto Sitorus tak merespon banyak soal penghapusan tunjangan rumah yang mereka dapatkan.

Erni juga tak merespon soal statement Gubernur Sumut Bobby Nasution yang siap menghapus tunjangan rumah apabila ada kesepakatan dari pihaknya. 

Alih-alih merespon, Erni malah mengatakan, merespon tunjangan bukan di acara pembagian sembako TNI yang diadakan di Lapangan Benteng, Medan, Rabu (10/9/2025).

"O, itu (pembahasan penghapusan tunjangan DPRD Sumut) nggak di sini ya kita mau," jelasnya sambil meninggalkan awak media. 

Baca juga: Ketua DPRD Medan Respons Tuntutan Rakyat soal Tunjangan, Wong Chun Sen: Ikut Kebijakan dari Pusat

Namun Erni sempat merespon soal aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di DPRD Sumut.
"Kita ucapkan terimakasih karena aksi ini berjalan dengan aman dan tertib," jelasnya.

Diketahui, Gubernur Sumut Bobby Nasution, merespon soal tunjangan rumah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut yang mencapai Rp 40 juta per bulan. 

Menurut Bobby, pihaknya siap menghapus tunjangan rumah DPRD Sumut apabila pihak DPRD juga menyetujui hal itu. 

Diakuinya, tunjangan rumah itu berasal dari Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut. Akan tetapi Pergub itu juga berdasarkan kesepakatan pihak DPRD. 

"Kalau DPRD setuju saya mau aja ya. Karena itu kan melalui Pergub ya. Tetapi Pergub buat di angka sekian (Rp 40 juta untuk tunjangan rumah) itu angka yang memang sama-sama sudah melalui TAPD dan Tim Appraisal," jelasnya saat diwawancarai di Kantor Gubernur, Selasa (9/9/2025).

Untuk itu, kata Bobby, ia siap mengubah anggaran tunjangan itu asal pihak DPRD sama-sama menyepakatinya.

"Sama-sama melalui persetujuan antara pemerintah daerah dan DPRD. Jadi Kalau ditanya apakah bisa diubah ya kami mau saja mengubah, asal dari DPRD-nya sama-sama sepakat. kalau kami ubah sendiri marah nanti," ucapnya.