Tunjangan Mewah, DPRD Sumut Tunggu Regulasi Baru dari Pusat   

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut belum berencana melakukan penghapusan sejumlah tunjangan yang menjadi tuntutan massa beberapa waktu lalu.  

Menurut sejumlah anggota fraksi DPRD Sumut, sejauh ini belum ada pembahasan secara serius dan matang mengenai penghapusan tunjangan tersebut.  

Apalagi soal 17+8 tuntutan rakyat dalam aksi unjuk rasa ribuan masyarakat dari berbagai provinsi mengenai penghapusan tunjangan mewah DPR RI beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Sumut Ikhwan Ritonga mengatakan, sejauh ini pembahasan tuntutan 17+8 itu sudah dibahas oleh pihaknya. Hanya saja masih pembahasan secara internal.

"Artinya kita pasti ikut aja ya. Kalau itu harus direvisi akan kita revisi. Tetapi, kita nunggu aturan-aturan yang mengatur tentang hal itu. Itu lahir (tunjangan) karena ada aturannya, dasarnya, Permenkeu dan ada aturan sebagainya," jelasnya kepada Tribun Medan, Senin (8/9/2025).

Baca juga: Ketua hingga Anggota DPRD Medan masih Bungkam terkait Tuntutan Hapus Tunjangan Mewah, Ini Besarannya

Menurutnya, tuntutan 17+8 itu untuk DPR RI. Karena sebagian tuntutan itu, memang sudah tidak ada di Sumut. Meski begitu, tuntutan itu dilakukan untuk seluruh provinsi di Indonesia.

"Ini kan tuntutannya (17+8 ) itu lebih condong nasional punya ya, bukan hanya provinsi, kabupaten/kota, tapi juga DPR RI. Pastinya kita ikuti arahan dan bagaimana regulasi ke depannya," tuturnya.

Dikatakan anggota fraksi Gerindra ini, dari 17+8 itu seperti penghapusan perampasan aset dan tunjangan perjalanan kunker ke luar daerah itu sudah tidak ada di Sumut.

"Seperti perampasan aset, anggaran perjalanan dinas itu kalau kita DPRD Sumut sampai hari ini pasca-Inpres nomor 1 tahun 2025 tidak ada menganggarkan perjalanan luar daerah itu sudah kita hapus. Kemarin ada Inpres tentang efisiensi yang dulunya ada (anggaran perjalanan dinas luar daerah) itu sudah dihapus," ucapnya.

Ikhwan meyakini, tunjangan-tunjangan yang didapat oleh anggota DPRD Sumut sudah jauh lebih sederhana dibanding yang lain.

"Harusnya ya saya yakin tunjangan yang diterima anggota DPRD Sumut itu sudah sederhana dibanding yang lain," tegasnya.

Ikhwan juga membeberkan alasan soal tunjangan rumah dan transportasi yang belum digodok untuk dihapus oleh pihaknya.

"Ya itu tadi ada regulasi ada aturan jadi DPR ini awalnya disiapkan rumah dinas yang dianggap sebagai penggantinya tunjangan. Sama halnya dengan DPRD Sumut nggak disiapkan rumah, jadi penggantinya tunjangan itu," jelasnya.

Diceritakannya, DPR RI memiliki rumah dinas karena di sana ada beberapa dapil dari Indonesia timur, barat dan mereka tidak punya rumah di Jakarta.

"Rumah ini lebih besar daripada kos karena harus bayar listrik, air, dan bisa saja lebih besar biayanya jadi mereka lebih inisiatif digantilah dengan tunjangan rumah. Itu juga yang dialami dengan DPRD Sumut. Ada 12 dapil itu ada dari Tapsel, Nias dan lain-lain itulah yang membuat ada tunjangan rumah," ucapnya.