Ketua DPRD Medan Respons Tuntutan Rakyat soal Tunjangan, Wong Chun Sen: Ikut Kebijakan dari Pusat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen telah menerima segala tuntutan yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa dalam gelombang aksi sepekan belakangan.

Wong Chun Sen menegaskan, bahwa dirinya siap memenuhi tuntutan soal nilai regulasi tunjangan dewan yang dinilai mewah di saat masyarakat terdampak efisisensi.

"Pastinya itu kan diatur dalam Undang-undang, saya dan DPRD Medan pasti siap memenuhi tuntutan. Kami ikut regulasi kebijakan dari pusat. Tuntutan masyarakat dan mahasiswa sudah saya terima," kata Wong Chun Sen kepada Tribun-Medan.com, Selasa (9/9/2025).  

Informasi dihimpun Tribun-Medan.com, Anggota DPRD Kota Medan mendapat hak tunjangan rumah yang bervariasi setiap bulan. Khusus tunjangan rumah, DPRD Medan menerima Rp 19 juta hingga Rp 41 juta per bulan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 14 Tahun 2019, yang mengatur rincian hak keuangan dan administrasi anggota DPRD Medan.

Dimana, rincian Tunjangan Perumahan DPRD Medan bervariasi. 

Ketua DPRD Medan: Rp 41.986.750 per bulan, Wakil Ketua DPRD Medan: Rp 28.514.000 per bulan, Anggota DPRD Medan: Rp 19.698.416,67 per bulan.

"Saya juga sudah bertemu langsung dengan mahasiswa, HMI dan Cipayung. Apa yang mereka sampaikan pastinya kita terima. Soal saya disebut enggan menerima mahasiswa demo itu kan karena pasti ada yang pro dan gak suka jadi digoreng-goreng beritanya. Saya bertemu di cafe, bukan di hotel," katanya. 

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Wong Chun Sen dikabarkan melakukan pertemuan dengan sejumlah aliansi mahasiswa di Hotel Gran Inna saat terjadi gejolak unjuk rasa di gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis.

Pertemuan ini digelar awalnya sebagai bentuk audensi kepada para aliansi mahasiswa untuk membahas tuntutan dan protes tunjangan mewah DPR. 

Ketum HMI Cabang Medan, Cici Indah Rizki mengungkapkan bahwa pihaknya juga diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Namun Cici dan rekan-rekannya menolak menghadiri, lantaran pertemuan dilakukan di hotel dan tidak mencerminkan sebagai bentuk perwakilan rakyat.

"Pertemuan kenapa mesti di hotel, seharusnya kan Gedung DPRD Kota Medan bisa dipakai dan mencerminkan sebagai bentuk perwakilan rakyat. Kita jelas menolak an menentang tindakan yang dilakukan oleh Wong Chun Shen," kata Cici.

Adanya pertemuan yang tidak tepat sasaran ini, Cici meminta PDIP Kota Medan memberikan teguran kepada Wong Chun Sen.

"Masa PDIP yang dikenal sebagai Partai Wong Cilik pertemuan diadakan di hotel seperti menganggarkan kemewahan," jelasnya.

Massa HMI sempat demo ke DPRD Medan. Sata itu Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Medan, menyampaikan beberapa poin tuntutan masyarakat dan pemuda Kota Medan terhadap DPRD Kota Medan. Katanya, kondisi demokrasi lokal di Kota Medan semakin menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan.

Kabid Hukum dan HAM HMI, Rizalman Sitompul menyampaikan beberapa poin kepada sejumlah anggota DPRD Medan yang menemui massa. Mereka berdialog bersama anggota DPRD Medan, di antaranya Rajudin Sagala, Hadi Suhendra, Zulkarnaen, dan lainnya.