2 Kali Diklat Pim III ASN Pemko Siantar Batal, Pejabat Administrator Singgung Ada Like or Dislike

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Diklat Pimpinan III yang menjadi penunjang karier bagi ASN di lingkungan Pemko Pematangsiantar ternyata dua kali dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Padahal, anggaran pelatihannya sudah ditampung pada APBD TA 2025.

Sejumlah isu tentang batalnya Diklat Pim III ini pun mencuat. Mulai dari alasan Like or Dislike sampai dengan tuduhan-tuduhan gerbong politik di antara sesama ASN saat transisi pemerintahan Susanti Dewayani menuju Wesly Silalahi. 

Kabid Kerjasama BKPSDM Provinsi Sumatera Utara, Lia Siregar yang dikonfirmasi Kamis (4/9/2025) menyampaikan bahwa masalah terkait batalnya Diklat Pim III bukan ada di Pemrov Sumut. Namun ada di Pemko Pematangsiantar sendiri. 

"Terkait batalnya Diklat Pim III ini bisa ditanyakan alasannya ke Pemerintah Daerah terkait ya," kata Lia. 

Hanya saja, penyebab batalnya Diklat Pim III ini enggan dijawab oleh Kepala BKPSDM Kota Pematangsiantar, Timbul Simanjuntak, saat dikonfirmasi pada Kamis (4/9/2025) siang. 

Seorang pejabat Administrator di lingkungan Pemko Siantar yang sempat terdaftar sebagai Calon Peserta Diklat Pim III menyebutkan bahwa memang terjadi like and dislike.

Hal ini merupakan tuduhan oleh orang-orang terdekat Wali Kota Wesly Silalahi saat ini. 

Padahal, transisi pemerintahan merupakan hal yang wajib terjadi.

Menurutnya, tuduhan sebagai orang-orang loyalis kepada pemerintahan terdahulu adalah hal yang aneh dan berlebihan. 

"Ya namanya kami ASN, kepada pemerintahan siapapun kami wajib loyal. Makanya kami heran dengan pembatalan Diklat ini. Kami disebut-sebut orangnya Susanti, makanya kami dibatalkan ikut Diklat," katanya. 

Diklatpim III adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III untuk aparatur pemerintah yang bertujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon III.

Namun tahun ini tak terjadi di Kota Siantar yang mana pemerintah daerah lain melakukannya. 

DPRD Siantar Soroti Alasan Sekda dan BKPSDM yang tak Jelas

Anggota Komisi I DPRD Pematangsiantar, Patar L Panjaitan mengaku heran dengan langkah Sekda dan BKPSDM yang mengambang.

Padahal perencanaan Diklat, anggaran, dan calon pesertanya sudah jauh-jauh hari dibahas.