Kepala BPBD Siantar Tolak Anggarannya Diotak-atik, Tetap Pertahankan Rp 127 Juta untuk Program Rutin

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Kepala Pelaksana BPBD Kota Pematangsiantar, Dedi Idris Harahap menolak permintaan dari Komisi III DPRD Pematangsiantar untuk mengurangi belanja program rutin dan koordinasi yang besarnya Rp 127 juta dalam Ranperda APBD TA 2026. Dedi menolak anggaran tersebut dialihkan untuk membangun Gudang Logistik.

Menurut Dedi, anggaran Rp 127 juta itu bahkan sudah diefisiensi dari kebutuhan awal. Ujarnya, kebutuhan belanja ini untuk mendukung kegiatan Tim BPBD di dalam dan luar kota, sehingga apabila anggaran ini dikurangi tentu akan berdampak pada optimalisasi kinerja petugas di lapangan.

“Saya mau bilang, anggaran Rp 127 ini untuk meng-cover kegiatan di provinsi dan di dalam kota. Di sini ada kegiatan rapat, koordinasi dan survey mitigasi bencana. Bagi kami anggaran ini tidak terlalu besar, karena untuk satu tahun,” kata Dedi.

Dedi juga menjelaskan bahwa anggaran ini juga dipakai untuk menjemput logistik dari Pemerintah Provinsi apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam di Kota Pematangsiantar. Apabila nilainya dikurangi, tentu ada koordinasi dan kegiatan yang terputus.

Baca juga: Keluarga Panik Tak Bisa Hubungi Kerabat di Sibolga–Tapteng, Ini Penyebab Jaringan Terganggu

Dedi juga mengapresiasi niat baik Komisi III DPRD Pematangsiantar yang memiliki ide mengurangi belanja perjalanan dinas dan pelatihan demi membangun Gudang Logistik baru milik BPBD Kota Pematangsiantar. Namun ia menjelaskan, untuk membangun fasilitas tersebut tak bisa serta-merta dilaksanakan begitu saja.

“Harus ada perencanaan yang tidak serta-merta begitu saja. Kantor (BPBD) kita itu kan berdampingan dengan Kantor KPU dan merupakan Objek Cagar Budaya,” kata Dedy.

Dedy juga menyebut bahwa Kepala BPBD sebelumnya sudah merencanakan pembangunan kantor yang baru dan representatif baik sisi luasan kantor mau pun fasilitas pendukung. Mantan Kepala Bappeda ini menyebut Detail Engineering Design (DED) Kantor BPBD yang baru sudah selesai.

“Tinggal lagi untuk lokasinya, kami akan berkoordinasi dengan pimpinan,” kata Dedy.

Mendukung pimpinannya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Pematangsiantar, Rosman Sipayung menyampaikan rencana membangun Gudang Logistik baru harus dilaksanakan secara matang. Standar pembangunannya harus mengikuti kantor-kantor BPBD yang sudah lebih mutakhir.

“Jadi bukan cuma gudang logistiknya saja. Tetapi kami juga harus menyiapkan beberapa ruang portal satu data bencana. Kami sadar memang kantor kami sempit, cuma kami sudah siapkan alur mobilitas logistik saat terjadi kebutuhan mendesak,” kata Rosman.

Rosman juga menjelaskan, tidak mungkin untuk membangun Gudang Logistik di Areal Kantor BPBD Pematangsiantar sekarang. Sebab tak ada lagi area yang menjadi aset Pemko Pematangsiantar.

“Tanah di sebelah itu milik Badan Pusat Statistik. Jadi bukan punya kita,” kata Rosman.

ebelumnya, anggota Komisi III DPRD seperti Erwin F Siahaan, Alex H Damanik dan Cindira sempat menawarkan agar BPBD Pematangsiantar mengurangi belanja non-fisik untuk mengalihkannya ke pembangunan Gudang Logistik.

Bagi mereka, dengan adanya Gudang Logistik segala kebutuhan perbekalan, bantuan sembako mau pun equipment dari BPBD Pematangsiantar bisa tersimpan rapi.

“Saran kami ini, maksudnya hati ke hati ya Pak Kalak. Barangkali kalau dibangun gudang logistik, semua yang tersimpan lebih rapi, bantuan-bantuan lebih terjamin dan sebagainya,” pungkas Erwin.