Serap Aspirasi di Madina, PDIP Komisi XIII DPR RI Tanggapi Isu Tambang Liar & Salurkan Paket Sembako

TRIBUN-MEDAN.COM, MADINA-Menjelang buka puasa, Lapangan Desa Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dipenuhi warga yang datang untuk mengikuti pertemuan dengan Drs Rapidin SImbolon MM Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut yang juga anggota Komisi XIII DPR RI, Rabu (27/02/2026).

Di tengah acara, seorang siswa sekolah dasar maju ke depan untuk membacakan puisi. Dengan suara yang sempat bergetar namun tetap jelas, ia menyampaikan harapan tentang pembangunan di daerahnya, mulai dari infrastruktur jalan yang lebih baik, sungai yang terjaga kebersihannya, hingga masa depan Mandailing Natal yang lebih sejahtera.

Pembacaan puisi tersebut disambut tepuk tangan warga. Momen itu menjadi bagian yang memberi nuansa berbeda dalam pertemuan, sekaligus mencerminkan harapan generasi muda terhadap kemajuan daerahnya.

Di barisan depan, Rapidin Simbolon, mendengarkan dengan saksama dan menyerap aspirasi warga, sekaligus menyalurkan kurang lebih 500 paket sembako gotong royong partainya.

Rapidin didampingi Ketua DPC PDIP Madina, Teguh Hasahatan Nasution, serta jajaran pengurus partai. Ia disambut dengan tradisi adat setempat sebuah penegasan bahwa politik di kampung itu masih dibingkai dengan tata krama dan kebudayaan.

Kunjungan ke Madina dilakukan Rapidin setelah sehari sebelumnya menyalurkan bantuan kemanusiaan gelombang keempat bagi 337 korban banjir di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Siabu, agendanya berbeda: mendengar langsung suara warga.

Teguh Hasahatan Nasution menyampaikan terima kasih atas kehadiran Rapidin. Menurut dia, kehadiran anggota DPR RI dari Sumatera Utara itu menjadi bukti perhatian terhadap masyarakat Madina.

Ia berharap Rapidin dapat mengawal berbagai persoalan rakyat, termasuk konflik agraria seperti yang pernah terjadi di Padang Halaban di mana Rapidin disebut berdiri membela petani kecil.

Di hadapan warga, Rapidin menegaskan kedatangannya bukan untuk kepentingan elektoral.“Saya datang ke sini bukan soal pemilu. Ini untuk rakyat. Kita sama-sama berjuang, dan hari ini kita buka puasa bersama. Saya bangga dengan kebersamaan ini, meski saya bukan Muslim,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan rencana pemberian 300 beasiswa bagi anak-anak di wilayah tersebut. Selain itu, ia mengingat kembali pengiriman 300 ekor sapi kurban ke wilayah Tapanuli Bagian Selatan pada momentum sebelumnya.

“Kita harus menyatukan semua orang. Kita ini Indonesia. Yang membanggakan kita adalah persaudaraan,” kata Rapidin.

Namun pertemuan itu tidak hanya diisi puisi dan sambutan. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan keluhan.

Keluhan lain datang dari Zakaria Siregar, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat setempat. Ia mengapresiasi kehadiran Rapidin, termasuk langkahnya sebelumnya membawa Menteri Hukum dan HAM ke Penyabungan untuk membela kepentingan rakyat kecil.

Zakaria meminta perhatian terhadap persoalan bendungan dan aliran sungai di wilayah Bonan Dolok dan Simangambat. Menurut dia, aliran air yang tak lagi normal berdampak pada lahan pertanian warga. “Sungai perlu dinormalisasi agar air bisa kembali mengalir ke persawahan,” katanya.

Ia menyadari tidak semua persoalan itu berada dalam lingkup Komisi XIII DPR RI. Namun ia berharap Rapidin dapat menjembatani lintas komisi serta fraksi dan kementerian, terutama terkait irigasi dan pengairan.

Kepala Desa Siabu turut menyampaikan aspirasi mengenai normalisasi Sungai Batang Angkola yang kerap meluap dan merusak lahan pertanian warga. Banjir tahunan, menurutnya, membuat petani sulit memulihkan hasil panen.

Di tengah forum yang semula hangat oleh sambutan dan puisi, suara Adnan Saleh Batubara terdengar lebih tajam.

Jurnalis yang lama meliput Mandailing Natal itu tak berbasa-basi. Ia menyoroti maraknya tambang ilegal dan proyek-proyek yang disebutnya berjalan liar menggerus bukit, mengeruhkan sungai, dan meninggalkan lubang-lubang tanpa reklamasi.

Menurut Adnan, praktik itu bukan cerita baru. Warga sudah memprotes, mendatangi lokasi, bahkan mempertanyakan izin. Namun aktivitas tetap berjalan seolah tak tersentuh. “Ketika didatangi, mereka tak berhenti. Alam kita rusak,” katanya.

Ia menggambarkan situasi yang, menurutnya, seperti pembiaran alat berat tetap bekerja, material terus diangkut, sementara sawah dan aliran air warga terdampak.

Menanggapi kritik itu Rapidin  menyebut apa yang disampaikan Adnan Saleh Batubara sebagai kenyataan yang sulit dibantah, bahwa penambangan liar dan perambahan hutan memang marak.

“Memang benar. Kita lihat sendiri bagaimana bencana begitu dahsyat terjadi, di Aceh, di Sumatera Utara. Rumah hancur, warga mengungsi sampai sekarang,” katanya.

Menurut Rapidin, kerusakan itu bukan semata soal alam murka. Ia menyebutnya sebagai akibat tata kelola lingkungan yang amburadul dan lemahnya penegakan aturan.

“Ini akibat tata kelola lingkungan yang tidak benar dan pemerintah tidak mampu menanganinya,” ujar anggota Komisi XIII DPR itu.

Ia bahkan menyinggung adanya dugaan pembiaran dan permainan oknum. Dalam pernyataannya, Rapidin mengatakan praktik ilegal logging dan tambang liar kerap tak berdiri sendiri. Ada dugaan keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya menindak.

Karena itu, ia menyatakan dukungan terbuka kepada jurnalis yang berani bersuara. Rapidin menyebut kerja-kerja seperti yang dilakukan Adnan sebagai bagian penting dari kontrol publik.

“Suarakan terus. Jangan takut. Kalau ada yang mengintimidasi, kita lawan. Tidak ada OKP atau aparat yang boleh membungkam kebenaran,” katanya.

Ia mengaitkan situasi di Mandailing Natal dengan konflik agraria di Padang Halaban, Sumatera Utara.

 Di sana, kata dia, rakyat memperjuangkan 83 hektare lahan dan berhadapan dengan korporasi besar yang menguasai jutaan hektare secara nasional. “Petani hampir mustahil menang sendiri melawan korporasi,” ujarnya.

Rapidin berjanji akan mengawal isu tambang liar dan kerusakan hutan di Madina melalui jalur politik dan parlemen. “Jangan takut. Kalau untuk kepentingan rakyat dan lingkungan, saya akan suarakan dan kawal,” katanya.

Pernyataan itu disambut tepuk tangan sebagian warga. Pertemuan itu berakhir menjelang azan magrib.(Jun-tribun-medan.com).