Ketua PDIP Sumut Terima Usulan Jalan 7 Desa Parsoburan-Sibuntuon, Kawal 7 Kades ke Kementerian PUPR

TRIBUN-MEDAN.COM, TOBA-Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon mengunjungi Desa Sibuntuon, Kecamatan Habornas, Kabupaten Toba, Kamis (30/04/2026). 

Desa yang berada di wilayah perbukitan ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan akses paling sulit di Kabupaten Toba.

Perjalanan dari Balige menuju Sibuntuon memakan waktu beberapa jam.

Rapidin bersama Ketua Komisi B DPRD Sumut Sorta Ertary Siahaan dan Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan harus melintasi jalan menanjak, berliku, dan sebagian rusak sebelum tiba di lokasi.

Pertemuan berlangsung di halaman rumah warga dan dihadiri perwakilan masyarakat dari tujuh desa. 

Dalam forum itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang belum kunjung terselesaikan, mulai dari kerusakan jalan, rumah tidak layak huni, hingga persoalan lahan masyarakat yang masuk klaim kawasan hutan.

Kepala Desa Sibuntuon, Sarto Tampubolon, mengatakan status kawasan hutan selama ini menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengembangkan pertanian.

“Persoalan kehutanan ini membuat masyarakat takut mengelola lahan, padahal kopi sedang memiliki nilai jual yang baik,” ujar Sarto.

Ia juga menyoroti kondisi rumah warga yang masih jauh dari layak. Menurut dia, sebagian rumah bahkan masih menggunakan penutup darurat saat musim hujan.

“Kami sangat membutuhkan program bedah rumah. Masih ada rumah warga dengan kondisi memprihatinkan,” katanya.

Selain itu, para kepala desa meminta perhatian terhadap jalan penghubung dari Lumban Balik menuju Sibuntuon yang dinilai menjadi urat nadi mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.

Tokoh adat Sibuntuon, Oppu Belly Hutapea, mengatakan buruknya kondisi jalan berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat.

“Anak-anak sekolah sering tergelincir saat hujan karena jalan berlumpur. Hasil pertanian juga sulit dibawa keluar,” katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Rapidin meminta seluruh kepala desa dari tujuh desa menyusun proposal resmi pembangunan jalan dalam satu usulan terpadu.

Menurut dia, dokumen itu nantinya akan dikawal hingga ke tingkat kementerian.