Masyarakat Demo Minta Rudy Masud Turun dari Jabatan, Bahlil Larang Mundur: Gak Viral, Gak Top

TRIBUN-MEDAN.com - Masyarakat demo minta Rudy Masud turun dari jabatan sementara Bahlil larang Gubernur Kalimantan Timur itu mundur.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil itu bahkan meminta Rudy Masud memanfaatkan kontroversinya. 

Hal itu diucap Bahlil dalam acara peresmian IPA Convention an Exhibition 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten pada Rabu (20/5/2026).

Baca juga: Bobby Sanksi Tegas ASN Terlibat Narkoba Vape 

Awalnya Bahlil yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, mengapresiasi atas ditemukannya blok gas baru di Kaltim.

Menurutnya blok gas yang ditemukan perusahaan energi asal Italia, Eni, dan perusahaan minyak dan gas Malaysia, Petronas.

Ia mengatakan penemuan blok gas tersebut diperkirakan bisa menghasilkan 200 ribu barel kondesat.

Baca juga: Respon Bobby Soal Rico Waas Sudah Lapor Mendagri Pergi ke LN: Tingkat II, Laporannya ke Gubernur 

"Ada gubernurnya, pak Rudy berdiri Pak Rudy. Ini Gubernur Kalimantan Timur yang lagi viral. Yang lagi viral," kata Bahlil.

Tampak Rudy yang duduk bersama sejumlah gubernur lain kemudian berdiri lalu menundukkan badan ke hadapan tamu lain.

Bahlil Lahadalia mengatakan kontroversi soal Rudy Masud saat ini merupakan hal biasa.

Malah kata Bahlil, jika sudah viral maka akan menjadi pejabat yang bagus.

"Pak Rudy, kalau kta jadi pejabat gak viral itu gak top, karena kita viral maka kita top," katanya.

Bahlil berpesan ke Rudy agar bisa memanfaatkan dan mengolah kontroversi saat ini.

Baca juga: Bertemu Komisi IX DPR RI, Rico Waas Ungkap Kasus TB-HIV Menurun dan Transformasi Kesehatan Medan

"Plus minus itu biasa, tinggal kita memitigasi dan mensiasati. Dengan kata lain harus kita olah-olah sedikit," katanya.

Bahkan sebagai Ketum Golkar, Bahlil meminta agar Rudy Masud tidak mengundurkan diri.

"Gak apa-apalah kamu ketua Golkar kok, gak apa-apa. Jadi gak ada itu kita mundur-mundur," kata Bahlil.

Mendengar hal tersebut tampak Rudy Masud tertawa.

Diketahui bersama Rudy menjadi perbincangan penuh hujatan karena sejumlah anggaran fantastis.

Mulai dari mobil dinas, rumah, hingga kursi pijat yang dibeli dengan anggaran puluhan miliar.

Atas semua anggaran belanja daerah tersebut, ia sampai didemo 3.000 massa pada Selasa 21 April 2026.

Massa aksi mendesak Rudy Masud untuk mengundurkan diri.

Baca juga: Bertemu Komisi IX DPR RI, Rico Waas Ungkap Kasus TB-HIV Menurun dan Transformasi Kesehatan Medan

Desakan mundur tak sampai di situ saja.

Massa kembali menggelar aksi pada Kamis (21/5/2026).

Aksi bertajuk Gerakan 215 itu dilakukan usai massa lebih dulu menggelar demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim pada pagi harinya.

Sekitar 600 orang peserta aksi datang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat sambil membawa mobil komando.

Sesampainya di lokasi, massa sempat beristirahat dan melaksanakan salat sebelum melanjutkan orasi politik di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Koordinator APMK, Erly Sopiansyah, menegaskan aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi simbolis.

Pihaknya mengklaim telah menyerahkan puluhan halaman dokumen dugaan penyimpangan kebijakan dan penggunaan APBD Pemprov Kaltim ke Kejati Kaltim.

“Tadi pagi di Kejati Kaltim, kami sudah menyerahkan semua data yang kami rangkum terkait permasalahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang berkaitan dengan Pak Gubernur. Total ada sekitar 36 halaman dokumen yang kami serahkan,” ujar Erly.

Menurutnya, dokumen tersebut memuat sejumlah dugaan persoalan anggaran yang belakangan ramai menjadi sorotan publik. Beberapa di antaranya terkait rehabilitasi rumah dinas gubernur, pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, hingga sejumlah anggaran yang dinilai tidak transparan kepada masyarakat.

Baca juga: Kejati Sumut Sebut Belum Tahu Hasil Pemeriksaan Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar

Selain itu, APMK juga menyoroti dugaan praktik dinasti politik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Dugaan kami, ada adik dari Gubernur Kaltim yang turut mengatur beberapa proyek besar dan strategis di Kalimantan Timur. Ini menjadi temuan penting kami,” tegasnya.

Dalam aksinya, massa menyampaikan dua tuntutan utama kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Pertama, mendesak gubernur mundur dari jabatannya. Kedua, jika tetap bertahan, Rudy Mas’ud diminta menginstruksikan Fraksi Golkar DPRD Kaltim untuk mendukung hak angket.

Baca juga: Kejati Sumut Sebut Belum Tahu Hasil Pemeriksaan Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar

“Kami ingin beliau mundur saja dari jabatannya. Kalau tidak mau mundur, beliau sebagai Ketua Golkar Kaltim harus menginstruksikan Fraksi Golkar mendukung hak angket,” kata Erly.

Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan