IHSG Melemah Usai Presiden Prabowo Berpidato di Gedung DPR RI

TRIBUN-MEDAN.com - Pasar saham merespons pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada penutupan sesi perdagangan pertama Rabu (20/5/2026) ini. Bahkan, IHSG anjlok hingga lebih dari 2 persen. 

IHSG tercatat melemah 0,60 persen ke level 6.332,18, dengan tekanan jual mendominasi pergerakan bursa.

Pasar merespons negatif kebijakan baru yang mewajibkan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA), seperti CPO dan batu bara, dilakukan melalui BUMN. 

Kebijakan ini dinilai berpotensi meningkatkan kompleksitas dan mengganggu rantai pasok swasta.

Baca juga: VIRAL Video Pembukaan Kopdes Merah Putih, Produk Dijual Mirip Minimarket, Apa Bedanya?

Sebelum pidato Presiden Prabowo, data perdagangan menunjukkan IHSG dibuka pada level 6.352,20 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 6.459,56 sebelum terkoreksi hingga titik terendah 6.215,56.

Nilai transaksi mencapai Rp13,66 triliun dengan volume 25,68 miliar saham dan frekuensi perdagangan 1,582 juta kali.

Tekanan pasar juga terlihat dari komposisi pergerakan saham. Sebanyak 549 saham mengalami penurunan, sementara saham yang menguat hanya 173 emiten dan 237 saham bergerak stagnan.

Kondisi tersebut terjadi usai Presiden Prabowo menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah di hadapan DPR dalam pembahasan awal RAPBN 2027.

Ekspor SDA Wajib Melalui BUMN

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan akan membentuk BUMN Khusus Ekspor. 

Penjualan semua hasil SDA Indonesia mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara dan besi fero alloy wajib melalui BUMN Khusus Ekspor.

"Harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian setiap hasil ekspor akan diteruskan BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," jelas Prabowo.

Prabowo menyatakan, tujuan pembentukan BUMN Khusus Ekspor ini bisa dikatakan sebagai marketing facility, sehingga bisa memperkuat memperkuat pengawsasan dan monitoring dalam memberantas praktik kurang bayar under invoicing ,transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita, dengan kebijakan ini kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina dan negara tetangga kita,"

Target Ekonomi Tumbuh 5,8 Persen Tahun 2027

Selain itu, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027.