NASIB Juri dan MC Lomba Cerdas Cermat Kini Dinonaktifkan MPR Buntut Polemik Salahkan Jawaban Benar

TRIBUN-MEDAN.COM – Beginilah nasib dewan juri dan MC Lomba Cerdas Cermat Empat Pilat Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun MPR RI resmi menonaktifkan dewan juri dan MC buntut polemik kelalaian penilaian Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar.

Keterangan penonaktifan tersebut disampaikan MPR RI melalui akun Instagram resminya, @mprgoid, pada Selasa (12/5/2026).

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini," bunyi keterangan resmi MPR RI.

Melalui Sekretariat Jenderal, MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik atas kelalaian dewan juri yang berujung pada polemik tersebut.

Baca juga: BPSDM Hukum Laksanakan Pra-penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan

Pihak MPR menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembinaan generasi muda, seperti LCC Empat Pilar, mutlak harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, keadilan, objektivitas, dan semangat pembelajaran yang sehat.

Sebagai tindak lanjut atas insiden di Kalbar, MPR RI berjanji akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Fokus evaluasi akan menyasar pada perbaikan aspek teknis pelaksanaan lomba. Hal ini mencakup pembenahan mekanisme penilaian, pengetatan sistem verifikasi jawaban peserta, hingga perbaikan tata kelola jika terjadi keberatan atau protes dari peserta di tengah perlombaan.

Langkah ini diambil demi memastikan bahwa pelaksanaan LCC Empat Pilar ke depannya dapat berlangsung lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar.

"Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," tulisnya.

Sebelumnya kontroversi bermula ketika sesi rebutan pertanyaan membahas mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Regu C dari SMAN 1 Pontianak lebih dulu menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah serta diresmikan oleh presiden.

Namun jawaban tersebut justru dianggap kurang lengkap oleh dewan juri karena penyebutan unsur DPD dinilai tidak terdengar jelas.

Akibatnya, regu tersebut mendapat pengurangan nilai.

Baca juga: Eks Pejabat Pelat Merah yang Gelapkan Uang Jemaat Aek Nabara Kini Jadi Tersangka Pencucian Uang

Tak lama kemudian, pertanyaan serupa diberikan kepada regu lain dengan jawaban yang dianggap sama.