RESPONS Ketua MPR Buntut Indri dan Dyastasita Salahkan Jawaban Benar Siswi Lomba Cerdas Cermat

TRIBUN-MEDAN.COM – Inilah respons Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman soal polemik juri salahkan jawaban benar siswi saat lomba cerdas cermat.

Baru-baru ini polemik Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat viral di media sosial hingga direspons Wakil Ketua MPR RI.

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Akbar menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul akibat penilaian dewan juri dalam ajang tersebut.

Menurut Akbar, pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlombaan yang digunakan.

Tak hanya itu, kinerja dewan juri juga akan menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada kompetisi berikutnya.

Baca juga: Niat Sambangi Andrie Yunus di RSCM, Tim Oditur Militer Gagal Bertemu, Hanya Temui Manajemen RS

Sorotan publik terhadap proses penilaian disebut menjadi bahan evaluasi penting bagi penyelenggara.

Akbar menegaskan bahwa transparansi dan profesionalisme harus tetap dijaga dalam setiap tahapan perlombaan.

“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Akbar dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik yang berkembang luas di tengah masyarakat.

Ia juga memastikan seluruh masukan dan kritik dari publik akan diperhatikan demi memperbaiki kualitas pelaksanaan lomba di masa mendatang.

Dengan adanya evaluasi ini, MPR RI diharapkan mampu menghadirkan kompetisi yang lebih adil, kredibel, dan dipercaya peserta maupun masyarakat.

Baca juga: Pondok Pesantren di Lampung Dibakar Massa, Dipicu Dugaan Pimpinan Ponpes Cabul

Sebelumnya kontroversi bermula ketika sesi rebutan pertanyaan membahas mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Regu C dari SMAN 1 Pontianak lebih dulu menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah serta diresmikan oleh presiden.

Namun jawaban tersebut justru dianggap kurang lengkap oleh dewan juri karena penyebutan unsur DPD dinilai tidak terdengar jelas.

Akibatnya, regu tersebut mendapat pengurangan nilai.

Tak lama kemudian, pertanyaan serupa diberikan kepada regu lain dengan jawaban yang dianggap sama.