Tanggapan Anggota DPR Pembubaran Nobar Film Pesta Babi di Ternate, Sebelumnya di Kampus Unram

- Militerisasi: Dokumenter menyoroti keterlibatan aparat bersenjata dalam pengamanan proyek, yang menimbulkan intimidasi terhadap warga lokal.

- Konteks politik: Film juga menyinggung isu separatisme dan operasi militer Indonesia selama enam dekade di Papua, yang terkait erat dengan eksploitasi sumber daya alam.

Baca juga: Penyebab Keracunan MBG 500 Siswa di Klaten, Terbaru Ada Lagi 252 Siswa Keracunan di Cakung

Komnas HAM Kecam Pembubaran Nobar Pesta Babi

Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengecam tindakan pihak TNI yang membubarkan kegiatan nobar dokumenter Pesta Babi baru-baru ini.

Film dokumenter “Pesta Babi” karya antropolog sosial dan peneliti Cyprianus Jehan Paju Dale dan jurnalis Dandhy Dwi Laksono menuai pro dan kontra di publik.

Kegiatan nonton bareng (nobar) film  yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate dan Society Of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) di kawasan Benteng Oranje, Kota Ternate, Maluku Utara dibubarkan pihak TNI dari Kodim 1501/Ternate pada Jumat (8/5/2026) malam lalu.

Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengatakan pihaknya mengecam pembubaran kegiatan nobar itu.

Baca juga: Ocehan Roy Suryo soal Negara Mafia Jika Terbit P21, Ketum Jokowi Mania: Itu Penyesatan Lagi

Menurut Anis film adalah bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

"Semestinya nonton film itu ya bagian dari ekspresi seni yang itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat berekspresi. Harusnya tidak perlu dibubarkan," kata Anis saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (10/5/2026).

"Dan pemerintah tidak perlu reaktif. Dan tentu dalam hal ini TNI tidak punya kewenangan untuk melakukan pembubaran masyarakat yang melakukan nobar. Dan biasanya habis nobar itu kan diskusi," imbuh Anis.

Untuk itu ia berharap ke depannya tidak ada aksi pembubaran serupa.

Baca juga: JADWAL Live El Clasico Barcelona Vs Real Madrid, Hansi Flick Soroti Mbappe Jadi Kambing Hitam

Menurutnya hal-hal serupa akan menodai demokrasi dan menjadi paradoks di negara demorkasi.

"Hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi, masyarakat punya ruang aman untuk nonton film, untuk diskusi karena itu bagian dari hak yang dijamin di dalam konstitusi," pungkas Anis.

Tribunnews.com juga telah mencoba meminta penjelasan perihal kejadian itu kepada Pusat Penerangan (Puspen) TNI dan Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad) pada Minggu (10/5/2026).

Namun hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan dari TNI terkait hal itu.

(*/Tribun-medan.com)

 Sumber: tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan