GUBERNUR Kaltim Rudy Masud Minta Maaf Pengadaan Kursi Pijat dan Akuarium Air Laut Jadi Polemik

TRIBUN-MEDAN.com - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud minta maaf atas pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut. 

Pengadaan ini bermula dari renovasi rumah dinas dan ruang kerja yang bernilai Rp 25 miliar. 

Sejumlah fasilitas yang dinilai tidak mendesak, seperti kursi pijat dan akuarium air laut, menjadi sorotan publik.

Dalam keterangan resminya, Minggu (26/4/2026) malam, Rudy mengaku mengikuti secara langsung berbagai respons masyarakat, mulai dari kritik tajam hingga masukan di media sosial.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews, Senin (27/4/2026).

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kritik masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah serta isu dinasti dalam pemerintahan.

Rudy menyadari bahwa setiap kebijakan terkait fasilitas publik pasti akan menjadi perhatian masyarakat.

Ia menilai kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian warga terhadap pembangunan daerah.

Meski perencanaan renovasi telah disusun sebelum dirinya menjabat, Rudy menegaskan tidak akan melepaskan tanggung jawab.

Sebagai langkah konkret, ia memutuskan untuk menanggung secara pribadi biaya fasilitas yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan kedinasan.

“Fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut akan saya tanggung secara pribadi. Kami juga akan melakukan penyesuaian agar anggaran lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Warga Keluhkan PKL di Kesawan Medan Masuki Zona Merah

Baca juga: Korban Dugaan Malapraktik Pengangkatan Rahim di RS Muhammadiyah Medan, Mimi Lapor ke Polda Sumut

Selain itu, ia memastikan seluruh paket pekerjaan renovasi akan diaudit ulang secara terbuka untuk menjamin transparansi penggunaan anggaran.

Isu Nepotisme

Isu lain yang menjadi perhatian publik adalah keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan, termasuk posisi adiknya, Hijrah Mas’ud, sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

Menanggapi hal tersebut, Rudy mengambil langkah tegas dengan menghentikan keterlibatan keluarga dalam posisi struktural yang bersentuhan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.