Berita Viral

BERIKUT Rangkaian Awal Mula Gubernur Kaltim Saling Senggol dengan Presiden Prabowo

Ketegangan antara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud dan Presiden Prabowo Subianto bermula dari kontroversi kebijakan daerah

Editor: AbdiTumanggor
TRIBUN MEDAN/ISTIMEWA
Gubernur Kaltim vs Presiden Prabowo: Dari Nepotisme hingga Mobil Dinas Mewah 

TRIBUN-MEDAN.COM – Hubungan antara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud dan Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi sorotan publik.

Sejumlah kebijakan Rudy dianggap kontroversial, mulai dari penunjukan adik sendiri dalam pemerintahan hingga pengadaan fasilitas mewah.

Presiden Prabowo pun turun tangan, memberi peringatan keras agar kepala daerah tidak menantang pemerintah pusat dan lebih disiplin dalam mengelola anggaran.

Nepotisme yang Dibela dengan Hak Prerogatif

Rudy Masud menunjuk adiknya, Hijrah Masud, sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

Langkah ini memunculkan dugaan nepotisme.

Rudy membela diri dengan membandingkan keputusannya dengan Presiden Prabowo yang menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim.

“Sama, pak Hashim juga begitu. Apa bedanya pak Hashim dengan bapak presiden, kan dia percayakan, itu memang hak prerogratif,” kata Rudy.

Namun, publik menilai pembelaan ini justru memperkuat kesan Rudy menyamakan dirinya dengan presiden, padahal konteks dan skala tanggung jawab berbeda.

Baca juga: PENGAKUAN Gubernur Kaltim Rudy Masud Ogah Temui Demonstran Depan Kantornya: Saya Dilempar Gimana?

Kursi Pijat Rp125 Juta dan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Kontroversi lain muncul ketika Rudy menginginkan kursi pijat seharga Rp125 juta, dengan alasan kelelahan mengemudi sendiri menempuh perjalanan panjang.

Publik menilai pengadaan ini tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.

Kemudian, muncul polemik pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar.

Sentilan Presiden Prabowo membuat Rudy akhirnya meminta maaf dan mengembalikan kendaraan tersebut.

Ia berjanji mengalihkan anggaran ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kami sangat mendengarkan seluruh kritik, saran. Tolong kami untuk bisa dikawal, kita bersama-sama membangun Kalimantan Timur,” ujar Rudy.

Baca juga: Alasan Capek Menyetir Seharian, Gubernur Kaltim Rudy Masud Butuh Kursi Pijat Rp 125 Juta

Sikap terhadap Demonstrasi

Ketegangan juga terlihat ketika Rudy enggan menemui ribuan demonstran di depan kantornya.

Ia beralasan keamanan dan protokol, hanya menawarkan dialog dengan perwakilan.

Tawaran itu ditolak, dan aksi berakhir ricuh.

“Menurut saya ini yang tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya ada di tengah-tengah situ terus dilempar begitu gimana?” ungkap Rudy.

Baca juga: Gubernur Kaltim Bandingkan Putusan Prabowo Soal Nepotisme Adik Masuk Pemerintahan: Hasyim Juga

Sentilan Keras Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyoroti langsung gaya belanja daerah yang dianggap tidak efisien.

Ia menegaskan kepala daerah harus bekerja untuk rakyat, bukan menghamburkan anggaran.

“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu. Itu yang kita minta,” tegas Prabowo.

Prabowo bahkan membandingkan mobil dinasnya, Maung buatan dalam negeri seharga Rp700 juta–Rp1 miliar, dengan mobil mewah Rp8,5 miliar yang sempat dibeli Pemprov Kaltim.

Kritik ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat akan memperketat pengawasan terhadap anggaran daerah.

Baca juga: PERINGATAN Keras Prabowo kepada Kepala Daerah: Jangan Tantang Pemerintah Pusat

Benturan Pusat–Daerah

Kasus Rudy Masud memperlihatkan benturan gaya kepemimpinan: gubernur yang merasa memiliki hak prerogatif versus presiden yang menuntut efisiensi dan transparansi.

Polemik ini berpotensi memicu perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana desa dan belanja daerah, sekaligus menimbulkan dinamika politik antara pusat dan daerah.

Di satu sisi, kepala daerah dituntut lebih disiplin dan transparan.

Di sisi lain, muncul potensi ketegangan bila daerah merasa kewenangannya terlalu banyak diintervensi oleh pusat.

Baca juga: Dituduh Nepotisme, Rudy Masud Bandingkan dengan Prabowo: Apa Bedanya Hashim dengan Presiden?

Berikut Rangkaian Awal Mula Gubernur Kaltim Saling Senggol dengan Presiden Prabowo

Ketegangan antara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud dan Presiden Prabowo Subianto bermula dari kontroversi kebijakan daerah: nepotisme dalam penunjukan pejabat, pengadaan kursi pijat Rp125 juta, serta mobil dinas mewah Rp8,5 miliar.

Rudy membela diri dengan membandingkan langkahnya dengan penunjukan Hashim Djojohadikusumo oleh Presiden, yang memicu sentilan langsung dari Prabowo dan sorotan publik.

Kronologi Awal Mula Senggolan

  • Nepotisme: Rudy Masud menunjuk adiknya, Hijrah Masud, sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
  • Rudy membela diri dengan menyebut hal itu sama dengan Presiden Prabowo yang menunjuk Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden.
  • Publik menilai perbandingan ini tidak sepadan karena konteks dan skala tanggung jawab berbeda.
  • Kursi pijat Rp125 juta: Rudy beralasan lelah menyetir jarak jauh sehingga membutuhkan kursi pijat. Publik menilai pengadaan ini tidak sesuai semangat efisiensi anggaran.
  • Mobil dinas Rp8,5 miliar: Rencana pembelian SUV mewah memicu protes besar. Presiden Prabowo menyinggung langsung dengan membandingkan efisiensi kendaraan presiden (Maung produksi dalam negeri seharga Rp1 miliar).
  • Akhirnya Rudy meminta maaf dan mengembalikan mobil tersebut, mengalihkan anggaran ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dampak dan Reaksi Publik

  • Gelombang demonstrasi: Ribuan warga dan mahasiswa turun ke jalan pada 21 April 2026, menuntut transparansi anggaran dan menolak praktik KKN. Sorotan utama adalah mobil dinas Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan Rp25 miliar.
  • Sikap Rudy terhadap demonstran: Ia enggan menemui massa dengan alasan keamanan, hanya menawarkan dialog dengan perwakilan. Hal ini memperburuk citra kepemimpinannya.

Inti Senggolan dengan Presiden

  • Presiden Prabowo menegaskan disiplin anggaran: Kepala daerah tidak boleh menantang pemerintah pusat dengan kebijakan yang mencederai efisiensi.
  • Rudy dianggap menyamakan diri dengan presiden: Pembelaan nepotisme dan pengadaan fasilitas mewah membuat publik melihat Rudy “menyenggol” presiden secara simbolik.

(*/Tribun-Medan.com)

Artikel ini sebagian telah tayang di TribunnewsBogor.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved