Kasus Agust Karokaro di Kejari Samosir Disorot ILAJ: Antara Korupsi Dana Bencana dan Aroma Politik

TRIBUN-MEDAN.COM – Fitri Agust Karokaro, eks Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Samosir pada Desember 2025. 

Fitri Agust Karokaro (FAK) terjerat kasus dugaan korupsi dana bantuan Kemensos untuk korban banjir bandang tahun 2024 senilai Rp1,5 miliar, dengan estimasi kerugian negara Rp516 juta.

FAK diduga meminta penyisihan anggaran sebesar 15 persen dari total bantuan senilai Rp1,5 miliar kepada BUMDESMA Marsada Tahi untuk keuntungan pribadi. Selain itu, ia dituduh mengubah mekanisme bantuan dari uang tunai menjadi barang tanpa persetujuan Kemensos. Kini FAK ditahan di Lapas Kelas III Pangururan.

Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan bantuan untuk korban bencana, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Namun, Penasehat hukum FAK menyebut adanya kejanggalan dalam penetapan tersangka. Sementara pihak Kejaksaan Negeri Samosir menyatakan telah memiliki alat bukti yang cukup.

Dana tersebut sejatinya diperuntukkan bagi 303 kepala keluarga korban banjir bandang di Desa Sihotang, Kecamatan Harian, Samosir, Sumatera Utara.

Sebelumnya diberitakan Tribun-medan.com, Kejaksaan Negeri Samosir menuding Agus mengubah mekanisme pencairan bantuan dari tunai menjadi barang, lalu menunjuk pihak ketiga, BUMDes-MA Marsada Tahi, tanpa persetujuan Kementerian Sosial (Kemensos). Dari total dana Rp1,5 miliar, ia diduga meminta penyisihan anggaran 15 persen. Perhitungan kerugian negara mencapai Rp516 juta.

Baca juga: Dinyatakan Tersangka oleh Kejari Samosir, PH Kadinsos PMK Samosir Berikan Catatan

Baca juga: Korupsi Bantuan Bencana Alam, Kejari Samosir Tahan Kepala Dinas Sosial

Kejanggalan yang Disorot

Dengan bergulirnya kasus, penetapan tersangka ini justru memunculkan kontroversi besar, dengan tudingan adanya “aroma politik” di balik proses hukum. 

Pihak Institute Law and Justice (ILAJ) menilai kasus ini sarat kepentingan politik. 

Dalam keterangan Ketua ILAJ, Fawer Full Fander Sihite, menyebut ada sejumlah kejanggalan.

"Ada kejanggalan dalam momentum penetapan tersangka. FAK ditetapkan sebagai tersangka setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI yang membahas dugaan pungli oknum kejaksaan,"ujar Fawer Full Fander Sihite.

Kemudian, kata Fawer Sihite, status jabatan Kadis Sosial bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga tanggung jawab anggaran tidak berada di bawahnya.

"Ini sudah dilakukan audit resmi. Dana bantuan sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat tanpa temuan masalah,"jelasnya kemudian.

Di sisi lain, kata Fawer, Kejaksaan Negeri Samosir menggunakan auditor swasta yang menyebut kerugian Rp500 juta, angka yang dinilai tidak sinkron.

"Inia logika hukum dipertanyakan, karena hanya satu orang dijadikan tersangka, padahal transaksi melibatkan pihak lain,"ujarnya.