Isi Surat Terbuka Bursok Anthony Marlon Minta Prabowo-Gibran Mundur, Belum Direspons Istana

TRIBUN-MEDAN.com - Bursok Anthony Marlon, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara yang juga pejabat pengawas dikenal vokal mengirimkan sebuah surat terbuka yang berisi tuntutan mengejutkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar mundur dari jabatan mereka.

Dalam rentang waktu 14 hingga 20 April 2026, Bursok diketahui mengirimkan serangkaian surat yang menyoroti mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi besar yang ia kawal selama lima tahun.

Ia mengaku frustrasi karena laporan yang diperjuangkannya tidak menunjukkan perkembangan berarti.

Lebih jauh, ia merasa sistem yang seharusnya menegakkan keadilan justru tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Menkeu Purbaya Bakal Terapkan Pajak Jalan Tol Melalui Pemungutan PPN

Kondisi tersebut membuatnya merasa dikhianati oleh institusi yang selama ini ia percaya.

Aksi ini pun menambah daftar panjang kritik terhadap tata kelola birokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Di tengah komitmen pemerintah untuk mengejar koruptor "sampai ke Antartika", surat terbuka dari seorang pegawai pajak di daerah ini menjadi ujian nyata bagi integritas kepemimpinan Prabowo-Gibran di mata publik dan para pembayar pajak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun Kementerian Keuangan terkait tuntutan pengunduran diri dan tudingan serius yang dilontarkan oleh Bursok Anthony Marlon.

Baca juga: HARTA Kekayaan Seskab Teddy Meroket Dalam Setahun, Naik Rp 4,7 M, Total Capai Rp 20 M

Surat Terbuka Bursok Anthony Marlon secara lengkap yang sudah dikirimkan ke Sekretariat Presiden:

Pematang Siantar, 16 April 2026

Kepada Yth.

Bapak Presiden Republik Indonesia

Prabowo Subianto

Di Jakarta.

Perihal: Surat Terbuka Akibat Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti

Dengan hormat, Sehubungan dengan tidak adanya tindak lanjut atau adanya penolakan dari Bapak selaku Presiden Republik Indonesia atas pengaduan-pengaduan saya terkait dugaan korupsi dan lain-lain melalui kuasa hukum saya (bukti terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa saya menulis Surat Terbuka ini dikarenakan saya terikat akan janji saya yang pernah disumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pengawas dimana saya harus setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah, yang berarti saya harus jujur dan tidak korupsi, kolusi dan nepotisme.
   
2. Hal ini berawal dari pengaduan saya 5 (lima) tahun yang lalu, yang telah pula disampaikan oleh pengacara saya kepada Bapak, yang tidak mau Bapak tindaklanjuti melalui surat resmi Bapak, selaku Presiden Republik Indonesia yang ditujukan kepada pengacara saya. Hal ini berakibat hidup saya yang sepertinya menjadi terancam, karir saya yang hancur berantakan dimana pada waktu itu saya mengadukan terkait dugaan korupsi (pidana perpajakan dan pidana perbankan) yang dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan fiktif bernama PT Antares Payment Method dan PT Beta Akses Vouchers, 2 (dua) aplikasi, yakni Capital.com dan aplikasi OctaFX, 3 (tiga) Bank BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI serta 5 (lima) Bank Swasta Nasional, yakni Bank CIMB Niaga, Bank Maybank, Bank Permata, Bank Sahabat Sampoerna dan Bank Sinarmas yang saya sampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak lima tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Mei 2021 yang dinyatakan telah ditindaklanjuti tapi ternyata tidak.
   
3. Bahwa patut diduga Bapak selaku Presiden Republik Indonesia turut serta menutup-nutupi kasus kejahatan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak dan itu merupakan pelanggaran konstitusi yang dapat menyebabkan Bapak diberhentikan sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7A UUD 1945.
   
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 disebutkan: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
   
5. Bahwa korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
   
6. Bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada keuangan negara, tetapi juga dapat melibatkan sumber daya lainnya, seperti: pengaruh politik, jabatan atau posisi dan akses ke informasi atau sumber daya lainnya.
   
7. Bahwa korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, pemalsuan, penggelapan dan nepotisme, dimana contoh dugaan nepotisme adalah https://finance.detik.com/moneter/d-8329571/jadi-petinggi-bi-tak-punya-pengalaman-moneter-thomas-djiwandono-saya-bisa , https://www.cnbcindonesia.com/news/20260312155417-4-718535/hashim-djojohadikusumo-dapat-jabatan-baru-dari-prabowo-ini-tugasnya dan https://www.idntimes.com/news/indonesia/prabowo-tunjuk-kader-gerindra-hendarsam-marantoko-jadi-dirjen-imigrasi-00-481xk-xslybt .
   
8. Bahwa dalam hukum Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk yang terkait dengan keuangan negara maupun non-keuangan negara.
   
9. Bahwa Bapak selaku Presiden Republik Indonesia diduga melakukan pelanggaran hukum yang secara sengaja melindungi pelaku korupsi dan memiliki kepentingan pribadi dalam kasus korupsi yang saya adukan melalui pengacara saya.
   
10. Bahwa Bapak selaku Presiden Republik Indonesia diduga melakukan obstruksi terhadap proses hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi yang saya adukan melalui pengacara saya.
    
11. Bahwa obstruksi dalam kasus korupsi dapat dianggap sebagai pelaku korupsi juga.
    
12. Bahwa obstruksi dalam kasus korupsi dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, karena tindakan tersebut dilakukan untuk menghalang-halangi proses hukum dan menyembunyikan fakta tentang korupsi.
    
13. Bahwa Bapak selaku Presiden Republik Indonesia memiliki tanggung-jawab untuk memastikan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
    
14. Bahwa jika Bapak selaku Presiden Republik Indonesia tidak menjalankan tanggung-jawab dimaksud, maka Bapak dapat diberhentikan atau dikenai sanksi lainnya sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.
    
15. Bahwa kejadian ini telah pula saya adukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dimana dikarenakan DPR juga tidak mau menindaklanjuti pengaduan saya, Dewan Perwakilan Rakyat kemudian saya adukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan hingga ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Semua diam seribu bahasa (bukti terlampir). Saya menduga DPR/MPR sudah ‘kongkalikong’ dengan Bapak, selaku Presiden Republik Indonesia, dimana salah satu Wakil Ketua DPR RI adalah kader partai yang Bapak pimpin (https://www.youtube.com/shorts/Ua422L6o_rw ). Ketua DPR RI adalah berasal dari partai yang kadernya merupakan terpidana korupsi yang Bapak berikan amnesti (https://www.tempo.co/hukum/prabowo-beri-amnesti-kepada-hasto-kpk-masih-menunggu-surat-keppres--2053710 ) sehingga membuat Bapak merasa aman dan nyaman dengan mengatakan jikalau Bapak, selaku Presiden Republik Indonesia tidak masalah dengan impeachment asalkan melalui saluran DPR dan MPR (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260408150420-32-1345623/prabowo-tak-masalah-dengan-impeachment-ada-salurannya-dpr-dan-mpr ).
    
16. Bahwa hingga surat ini saya sampaikan, tak satupun dari para terduga pelaku kejahatan di lingkungan Kementerian Keuangan yang saya adukan kepada Bapak telah diproses secara hukum yang mana hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Bapak di media yang menyatakan bahwa Bapak akan mengejar koruptor sampai ke Antartika (https://www.tempo.co/politik/sebelumnya-bilang-akan-kejar-koruptor-walau-sampai-antartika-kini-prabowo-wacanakan-ampuni-koruptor--1184199 ). Hal ini membuktikan kembali jika bapak diduga telah pula melakukan pelanggaran konstitusi, yakni Pasal 7A dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
    

Atas penjelasan saya di atas, saya mohon kepada Bapak selaku Presiden Republik Indonesia untuk mundur secara gentleman karena Bapak saya anggap tidak mampu menindaklanjuti pengaduan saya dimana semua pengaduan-pengaduan saya berindikasikan korupsi dan pelanggaran HAM. Tidak ada lagi tempat di muka bumi ini sebagai tempat saya mengadu selain Allah saya yang Maha Besar. Pengaduan saya ini yang merupakan pengaduan dugaan pelanggaran korupsi di sektor perpajakan dan perbankan seharusnya proses penyelesaiannya transparan dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat pembayar pajak. Itu sebabnya kasus ini saya buka kepada rakyat pembayar pajak hingga ke media. Apalagi yang diharapkan dari seorang pemimpin yang melakukan pelanggaran konstitusi? Tidak ada! Pengaduan saya ini bukanlah pengaduan ‘ecek-ecek’. Pengaduan saya yang tidak ditindaklanjuti ini sampai kapanpun akan terus saya tagih dan kejar hingga negara mendapatkan haknya dan pihak-pihak yang terlibat melakukan pelanggaran dan kejahatan bertanggung-jawab secara hukum. Apalagi dengan membiarkan saya bekerja satu atap dengan salah satu oknum teradu merupakan tindakan yang fatal.

Demikian surat terbuka ini saya sampaikan kepada Bapak selaku Presiden Republik Indonesia. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak.

Hormat saya, Bursok Anthony Marlon NIP.197203291997031001

Skandal Perusahaan Fiktif dan Delapan Bank

Persoalan ini berakar dari laporan Bursok pada 27 Mei 2021 mengenai dugaan tindak pidana perpajakan dan perbankan.

Ia menengarai adanya keterlibatan dua perusahaan fiktif, yakni PT Antares Payment Method dan PT Beta Akses Vouchers, serta aplikasi investasi Capital.com dan OctaFX.

Tak tanggung-tanggung, Bursok menyebut delapan  bank nasional (3 BUMN dan 5 swasta) diduga terseret dalam pusaran ini.

Baca juga: DPR Sahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Menjadi UU, Berikut Poin Pentingnya

"Pengaduan saya bukan 'ecek-ecek'. Ini soal hak negara yang dihilangkan. Namun, alih-alih ditindaklanjuti, karier saya justru dihancurkan," tulis Bursok dalam suratnya dengan nada tajam.

Menuding Pelanggaran Konstitusi dan HAM

Bursok tidak hanya menyerang secara administratif, namun juga konstitusional.

Kepada Presiden Prabowo, ia merujuk pada Pasal 7A UUD 1945 tentang pemberhentian Presiden jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara atau korupsi.

Ia menilai sikap diamnya pemerintah terhadap laporannya adalah bentuk obstruksi hukum, upaya menghalangi proses keadilan.

Kepada Menkeu Purbaya dan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, Bursok melayangkan kritik pedas soal kebijakan mutasi yang dianggapnya diskriminatif dan berbau SARA.

Ia merasa dizalimi karena dipaksa bekerja "satu atap" dengan oknum-oknum yang ia laporkan, yang menurutnya merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun tak luput dari bidikan.

Bursok menyinggung kanal pengaduan "Lapor Mas Wapres" yang diluncurkan Gibran. Ia mengaku telah melapor sejak hari pertama kanal itu dibuka, namun hingga kini nihil hasil.

"Apa yang diharapkan dari pemimpin yang melakukan pelanggaran konstitusi? Tidak ada!" tegasnya dalam surat tersebut.

Hitung-hitungan Kerugian Negara

Dalam narasinya yang lugas, Bursok bahkan menyertakan simulasi perhitungan pajak dari aset koruptor.

Ia mencontohkan jika ada penyitaan aset senilai Rp40,5 miliar, maka melalui Pasal 39 ayat (1) UU KUP, negara seharusnya bisa menarik pajak dan sanksi hingga Rp69,3 miliar.

Ia menantang pemerintah untuk berani memiskinkan koruptor melalui instrumen pajak.

"Atas penjelasan saya di atas, saya mohon kepada Bapak selaku Presiden Republik Indonesia untuk mundur secara gentleman karena Bapak saya anggap tidak mampu menindaklanjuti pengaduan saya dimana semua pengaduan-pengaduan saya berindikasikan korupsi dan pelanggaran HAM," kata Bursok dalam suratnya kepada Prabowo.

Menurut Bursok, kini tidak ada lagi tempat di muka bumi ini sebagai tempatnya mengadu selain Allah yang Maha Besar.

"Pengaduan saya ini yang merupakan pengaduan dugaan pelanggaran korupsi di sektor perpajakan dan perbankan seharusnya proses penyelesaiannya transparan dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat pembayar pajak," kata dua.

Itu sebabnya, menurut Bursok kasus ini ia buka kepada rakyat pembayar pajak hingga ke media.

"Apalagi yang diharapkan dari seorang pemimpin yang melakukan pelanggaran konstitusi? Tidak ada!' katanya.

Bursok juga menyebut telah mengadukan persoalan ini ke berbagai lembaga negara, termasuk DPR, MPR, hingga Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun, menurutnya, seluruh laporan tersebut tidak membuahkan hasil.

Namun kata Bursok, pengaduannya yang tidak ditindaklanjuti ini sampai kapanpun akan terus ia tagih dan kejar.

"Hingga negara mendapatkan haknya dan pihak-pihak yang terlibat melakukan pelanggaran dan kejahatan bertanggung-jawab secara hukum. Apalagi dengan membiarkan saya bekerja satu atap dengan salah satu oknum teradu merupakan tindakan yang fatal," ujar Bursok.

"Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak," tutup Bursok.

Aksi Bursok Anthony Marlon ini kini menjadi bola salju yang panas.

(Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan