Demo Kebijakan Gubernur Kaltim, Soal Mobil Mewah Hingga Renovasi Miliaran, Dimana Rudy Mas'ud?

TRIBUN-MEDAN.com - Demo besar-besaran terjadi di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Samarinda, pada Selasa (21/4/2026) pagi.

Berbagai aliansi masyarakat hingga mahasiswa hadir memprotes kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Sebanyak 2.263 personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap aman dan tertib.

Baca juga: Harga Gas LPG 5,5 kg dan 12 Kg, Pertamina Sudah Naikkan Harga Elpiji Nonsubsidi

Pengamanan juga diperkuat dengan teknologi, termasuk penggunaan sistem anti-drone untuk memastikan ruang udara tetap steril dari potensi gangguan.

Sejumlah warga yang tergabung dalam Generasi Lintas Anak Kalimantan (GALAK) DPC Kota Bontang juga mengikuti aksi unjuk rasa bersama Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.

Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim terkait kebijakan yang dinilai belum berdampak nyata bagi masyarakat.

Anggota Ormas GALAK, Abd Rahman, menjelaskan bahwa rombongannya berangkat dari Bontang sejak pukul 03.00 WITA dan tiba di Samarinda sekitar pukul 06.00 WITA.

Baca juga: Ide Kegiatan dan Aksi Nyata pada Momen Hari Bumi 22 April 2026

Meski baru satu mobil berisi enam orang yang tiba di lokasi awal, ia menyebut anggota lainnya akan segera menyusul untuk memperkuat barisan massa aksi.

"Kami datang dari Bontang jam 3 subuh tadi untuk ikut demo. Ini baru rombongan satu mobil, yang lain menyusul," ujar Abd Rahman saat ditemui TribunKaltim.co di area kantor DPRD Kaltim.

Mereka menyebut turun ke jalan dipicu oleh rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan Gubernur Kaltim yang dinilai belum memberikan dampak nyata meski telah menjabat hampir satu tahun.

"Tuntutannya sebagai bentuk kekecewaan. Gubernur Rudy Masud sudah hampir satu tahun menjabat, tapi masih banyak yang belum terealisasi," tegasnya.

Dua poin utama yang menjadi sorotan massa aksi adalah pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat serta proyek renovasi kantor yang dianggap menghabiskan anggaran besar namun tidak mendesak.

Massa menilai alokasi anggaran tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat saat ini.

Baca juga: Ide Kegiatan dan Aksi Nyata pada Momen Hari Bumi 22 April 2026

Massa juga menuntut agar aspirasi mereka diterima oleh perwakilan DPRD Kaltim serta mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai kontroversial.

Hingga berita ini diturunkan, massa dari berbagai elemen terus berdatangan dan berkumpul di sekitar lokasi.