Kantor Gubernur Kaltim Dipasang Kawat Berduri Jelang Demo 21 April, Pengamat: Itu Rumah Rakyat

TRIBUN-MEDAN.com - Kantor Gubernur Kalimantan Timur dipasang kawat berduri di area depan menjelang rencana demo 21 April 2026 yang kini menjadi perhatian publik.

Langkah tersebut dianggap tidak biasa dan memunculkan berbagai sorotan dari sejumlah pihak.

Pengamat kebijakan publik, Saipul Bahtiar, menilai kebijakan itu berbeda dibandingkan pendekatan pada masa kepemimpinan sebelumnya.

Ia menyoroti pemasangan kawat berduri serta penguatan pagar yang dinilai terlalu berlebihan untuk fasilitas pemerintahan.

“Ini seperti memperlakukan kantor pemerintahan sebagai markas militer. Padahal, kantor gubernur itu rumah rakyat,” kata Saipul saat ditemui di kampus Fisipol Universitas Mulawarman, Senin, (20/4/2026).

Baca juga: Daftar 5 Pimpinan KPK, Dewas Diminta Periksa Handphone terkait Pengalihan Status Tahanan Gus Yaqut

Menurut Saipul, prinsip pemerintahan yang baik seharusnya tidak mengedepankan pembatas fisik yang terlalu ketat.

Ia menegaskan bahwa pemimpin yang yakin pada kebijakan pro-rakyat tidak perlu menciptakan sekat berlebihan dengan masyarakat.

Selain itu, ia juga mengingatkan potensi risiko dari pemasangan kawat berduri tersebut.

Menurutnya, hal itu bisa membahayakan masyarakat maupun pegawai yang beraktivitas di area kantor setelah aksi berakhir.

Baca juga: Kesalnya Uya Kuya Dituduh Punya 750 Dapur MBG, Suami Astrid: Kenapa Saya Lagi yang Difitnah

Akumulasi Kekecewaan Masyarakat

Terkait rencana aksi 21 April, Saipul melihat hal ini sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah.

Seperti terkait anggaran kendaraan dinas senilai Rp 8,5 Miliar dan renovasi rumah jabatan serta fasilitas untuk gubernur-wakil gubernur yang mencapai Rp 25 Miliar.

Selain itu, beban ekonomi masyarakat juga disebut meningkat.

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan, hingga tarif layanan air disebut menambah tekanan di tengah kondisi upah yang tidak banyak berubah.

Saipul juga menyinggung soal transparansi anggaran, termasuk honor tim ahli gubernur yang dinilai cukup besar.

Baca juga: NASIB Atlet MMA Terancam Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Nus Kei, Polisi Minta Keluarga Tahan Diri