Dituduh Menista Agama, Jusuf Kalla: Saya Bicara di Kalangan Islam

Ia menegaskan siap menjadi mediator. Ia ingin mempertemukan JK dan Sahat dalam satu forum. Tujuannya agar persoalan tidak terus berkembang.

Menurutnya, konflik ini berpotensi hanya kesalahpahaman. Karena itu, perlu diluruskan secara langsung.

“Kalau itu kesalahpahaman, bisa diluruskan. Kalau ada yang keliru, bisa saling minta maaf,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar polemik tidak terus “digoreng”. Menurutnya, isu ini bisa melebar jika tidak segera diselesaikan. “Jangan terus digoreng. Ini bisa menguras energi pada hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Ali juga meluruskan posisi partainya. Ia menegaskan PSI tidak terlibat dalam pelaporan terhadap JK. Pelaporan dilakukan oleh Sahat bersama sejumlah organisasi. Namun, ia menyebut itu merupakan langkah pribadi. “PSI tidak punya urusan dengan pelaporan Pak Jusuf Kalla,” ujarnya.

Ia tidak menampik Sahat adalah kader PSI. Namun, dalam konteks ini, Sahat tidak mewakili partai. “Tapi secara pribadi mereka punya organisasi. Ada banyak kelompok di belakangnya,”jelasnya.

Menurutnya, langkah tersebut adalah hak setiap warga negara. Hal itu dijamin dalam undang-undang. Ia meminta publik tidak mengaitkan pelaporan dengan sikap resmi PSI.

Ahmad Ali optimistis persoalan ini bisa diselesaikan. Ia menilai semua pihak masih bisa mencari jalan tengah. Dialog dinilai sebagai solusi terbaik. Ia juga menyinggung posisinya di Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Ahmad Ali merupakan Ketua DMI Sulawesi Tengah. Sementara JK adalah Ketua Umum DMI. Karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab moral. “Saya tentu berkewajiban membantu menjembatani komunikasi,” ujarnya.

Namun, ia tetap menegaskan semua pihak punya posisi masing-masing. Termasuk JK sebagai pribadi.

Di sisi lain, ia juga memahami sikap Sahat. Menurutnya, langkah GAMKI merupakan bentuk pembelaan keyakinan. “Kalau mereka merasa keberatan, itu wajar,” katanya.

Rencana mediasi ini mendapat respons positif dari pihak JK. Juru Bicara JK, Husain Abdullah, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai langkah dialog merupakan hal yang tepat. “Silakan saja, karena Pak JK terbiasa dialog. Itu langkah positif,” ujarnya.

Menurutnya, JK selama ini dikenal mengedepankan komunikasi. Terutama dalam menyelesaikan persoalan sensitif. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas.

Sejumlah tokoh agama pun disebut mendorong hal serupa. Mereka menilai jalur mediasi lebih tepat dibanding konflik terbuka. Dialog dinilai mampu meredam ketegangan. Sekaligus menjaga persatuan di tengah masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan