Berita Viral

Menpar Widiyanti Gelagapan Ditanya Data Anggaran oleh DPR, Tak Tahu Kejelasan Program Rp5,7 Miliar

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri kembali menjadi sorotan setelah dicecar oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay.

Editor: Juang Naibaho
Instagram @widi.wardhana
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana 

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana kembali menjadi sorotan setelah dicecar oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay.

Menpar Widiyanti tampak gelagapan tak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPR.

Momen itu terjadi saat rapat kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI.

Suasana rapat mendadak memanas setelah Ketua Komisi VII, Saleh Daulay, menyoroti ketidaksinkronan data anggaran yang dipaparkan pihak kementerian. 

Dalam forum yang digelar pada Rabu (1/4/2026), Saleh secara terbuka mencecar Menpar Widiyanti tentang kejelasan angka transfer ke daerah yang disebut mencapai Rp5,7 miliar. 

"Yang transfer ke daerah itu berapa tadi? 5,7 (miliar) ya?" tanya Saleh dikutip dari TV Parlemen, dikutip dari Tribun Jakarta.

Widiyanti menjawab angka tersebut berasal dari deputi pemasaran.

Namun saat ditanya lebih lanjut apakah itu termasuk program kementerian atau hanya program pemasaran, jawabannya terdengar ragu-ragu.

"Pemasaran," jawab Widiyanti singkat. Mendengar hal itu, Saleh langsung merespons dengan nada tegas.

Ia menilai jawaban tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam penyusunan laporan anggaran. 

Baca juga: Kantor Pemenang Tender Motor Listrik BGN Dijaga Ketat, Sampai Ada Apel Polisi

Situasi rapat berubah canggung ketika jajaran internal kementerian, termasuk biro perencanaan, tidak mampu memberikan angka pasti untuk menjelaskan selisih yang dipersoalkan.

Ketidaksiapan data tersebut dinilai berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.

Saleh menegaskan pengelolaan keuangan negara tidak bisa didasarkan pada perkiraan semata.

"Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak," tegasnya di hadapan peserta rapat.

Menurutnya, setiap angka dalam laporan anggaran harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun substantif.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved