Komisi IX DPR Buka Opsi Panggil BGN, Dianggap Hamburkan Uang Beli Motor Listrik 21.800 untuk SPPG

TRIBUN-MEDAN.com - Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) membeli 21.800 sepeda motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai kritik keras dari publik.

Kebijakan ini menuai cibiran warganet di media sosial. BGN dianggap cuma menghambur-hamburkan uang negara begitu saja, yang notabene .

Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa mendesak pemerintah memberi penjelasan tentang alasan pengadaan ribuan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini.

“Penjelasan resmi dari BGN diharapkan dapat menjernihkan simpang siur mengenai urgensi penggunaan motor listrik dalam operasional distribusi gizi di berbagai daerah,” ujar Neng Eem kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Legislator PKB itu menegaskan bahwa publik berhak mengetahui asal-usul pengadaan 21.800 unit motor listrik untuk operasional program MBG.

“Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan,” kata Neng Eem.

Komisi IX DPR berpeluang memanggil BGN guna meminta penjelasan resmi mengenai pengadaan tersebut demi meminimalisir spekulasi publik.

“Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program,” kata dia.

Dia berpandangan, transparansi tidak sebatas membuka data, tetapi juga memastikan masyarakat memahami rasionalitas di balik kebijakan tersebut.

Neng Eem menambahkan, Komisi IX DPR akan mencermati proses administrasi barang milik negara (BMN) serta distribusi kendaraan tersebut.

“Program MBG ini menyangkut pemenuhan gizi masyarakat luas. Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar publik dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran," kata dia.

Baca juga: Ruko di Medan Marelan Terbakar, 4 Orang Terjebak di Lantai 3

Dadan Klaim Sudah Disetujui Kemenkeu

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pengadaan ribuan motor listrik untuk kepala SPPG bukan program dadakan. 

Dadan menyebut, prosesnya transparan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program MBG. Selain itu, sudah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Pengadaan motor listrik itu jadi bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba,” ucap Dadan di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran.