Skenario Purbaya Efek Konflik Timur Tengah, Hemat Besar-besaran hingga Anggaran Dipangkas

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengisyaratkan bakal melakukan hemat besar-besaran.

Hemat besar-besaran itu bisa diartikan dengan pemangkasan anggaran.

Ini merupakan salah satu skenario efisiensi belanja negara yang bakal diterapkan Purbaya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Purbaya meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) menghitung kemungkinan pemangkasan anggaran.

Langkah ini disiapkan sebagai antisipasi jika tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meningkat, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia, imbas konflik Timur Tengah.

“Nanti mungkin dalam seminggu ke depan Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal bagi mereka untuk siap-siap menghitung. Tapi belum tentu dieksekusi,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (16/3/2026), dilansir dari Kompas.com.

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menetapkan langkah awal dalam waktu dekat agar kementerian dan lembaga mulai menghitung potensi efisiensi anggaran.

Menurut Purbaya, setiap kementerian dan lembaga telah diminta menyiapkan simulasi pemangkasan belanja, termasuk memperkirakan berapa persen anggaran yang dapat dipotong jika kondisi fiskal mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian.

Purbaya menegaskan bahwa langkah tersebut masih bersifat persiapan.

Pemerintah ingin memiliki rencana yang matang sehingga dapat bergerak cepat apabila tekanan terhadap anggaran negara meningkat.

“Kita sudah minta mereka siapkan, kira-kira berapa persen anggarannya dipotong. Nanti mereka menyesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan dari Kementerian Keuangan,” kata dia.

Ia menjelaskan, efisiensi anggaran menjadi opsi pertama yang dipertimbangkan pemerintah apabila harga energi global terus meningkat.

Kenaikan harga minyak berpotensi menambah beban subsidi energi dan belanja negara.

Meski demikian, Purbaya menilai kondisi anggaran saat ini masih cukup kuat.

Pemerintah masih memantau perkembangan harga komoditas global sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.