BANYAK Kasus Korupsi, Guru Besar UI Dukung Prabowo Reformasi Bea Cukai: Harus Orang Yang Jujur

TRIBUN-MEDAN.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Prof Telisa Aulia Falianty menilai bahwa pemerintah perlu membenahi Direktorat Bea Cukai. 

Penilaian ini berdasarkan temuan korupsi oleh oknum Bea Cukai di Jakarta oleh KPK dengan barang bukti Rp 40,5 miliar. 

Sedangkan Presiden Prabowo dan Menkeu Purbaya memutuskan tidak membubarkan Bea Cukai dan menggantinya dengan SGS (Société Générale de Surveillance). 

"Kita tahu banyak kebocoran negara juga di sana (Bea Cukai). Transaksi cukai, transaksi perdagangan, masuk dan keluar barang itu juga sangat berpengaruh," ujar  Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof. Telisa Aulia Falianty kepada wartawan, akhir pekan (15/3/2026).

Ia menyebut selayaknya memang tidak dibubarkan karena negara memerlukan custom and tax dan hal ini diperlukan di setiap negara.

Namun bagaimana pola perekrutannya perlu diperbaiki agar Bea Cukai diisi oleh orang-orang yang berintegritas.

"Karena sangat tergantung dari integritas orang meskipun memang ada digitalisasi di berbagai sistem bea cukai, sistem yang digunakan itu juga sangat penting," jelasnya.  

Baca juga: PENYIRAM Air Keras ke Andrie Diduga Bukan Sipil, Kombes Manang: Kampungan Banget, Antikritik Ya?

Baca juga: PELAKU Teror Andrie Yunus Diduga 4 Orang, Terekam CCTV, Sudah Lama Buntuti Sebelum Siram Air Keras

Dia juga menyerukan perlunya digitalisasi sistem kepabeanan dan cukai, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya human-human error yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh staff. 

"Kalau dibubarkan siapa yang menguruskan custom and tax-nya? Nanti lebih parah lagi gitu. Kan sangat krusial juga peranan dari custom and tax itu. Untuk mengecek barang, kemudian mengendalikan arus barang keluar masuk, terus mengendalikan cukai untuk menekan eksternalitas negatif. Jadi reformasinya itu tidak boleh setengah-setengah," tuturnya. 

Senada, Milko Hutabarat, Ekonom UKI menyebut Bea Cukai tidak perlu dibubarkan dan diganti dengan SGS, tapi perlu direformasi dengan lebih tegas, terukur dan transparan.  Menurutnya, Ditjen BC memiliki fungsi pengawasan, penegakan hukum, pelayanan-fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara. 

"Untuk itu reformasi perlu dilakukan dengan menghapus titik-titik korupsi, memiliki risk management yang kuat melalui Authorized Economic Operator (AEO), perbaikan kualitas SDM,  adanya standar layanan yang jelas dan transparan kepada masyarakat, dan mempercepat proses integrasi data lintas instansi," tuturnya di kesempatan terpisah.

Milko mengatakan, reformasi dapat mencakup penggantian personil, dari tingkat paling atas (Dirjen) sampai dengan paling bawah seperti staf.

"Dirjen Bea Cukai yang sekarang sebelumnya dari TNI, jadi masih belum memahami seluk beluk sistem di Bea Cukai. Mungkin ini jadi celah bagi oknum aparat untuk menghindar dari pengawasan," tuturnya. 

Baca juga: TERBARU Suap Pejabat Bea Cukai, KPK Sita Mobil dan Uang Tunai Lebih Rp 1 Miliar

Baca juga: TERBARU Suap Pejabat Bea Cukai, KPK Sita Mobil dan Uang Tunai Lebih Rp 1 Miliar

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai tidak perlu dibubarkan meskipun sebelumnya sempat muncul usulan penggantian lembaga tersebut.

Presiden Prabowo Subianto, kata Purbaya, pernah menyampaikan gagasan agar Ditjen Bea dan Cukai dibubarkan lalu dialihkan ke perusahaan inspeksi internasional Société Générale de Surveillance (SGS).