Berita Nasional

Kritik Jusuf Kalla untuk Pemerintah: Komunikasi ke Masyarakat Tidak Nyambung, Menteri Bertengkar

Menurutnya, banyak program negara yang sebenarnya baik justru tidak terserap atau dipahami dengan baik oleh rakyat

Kompas.com
Ketua PMI Jusuf Kalla seusai meninjau gudang logistik PMI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/12/2025).(KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI) 

TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menilai telah terjadi kegagalan komunikasi serius antara pemerintah pusat dengan masyarakat.

Menurutnya, banyak program negara yang sebenarnya baik justru tidak terserap atau dipahami dengan baik oleh rakyat karena cara penyampaian yang tidak efektif.

Hal ini disampaikan JK saat menerima kunjungan akademisi dan praktisi yang tergabung dalam kelompok Komunikolog Indonesia di kediamannya, Sabtu (14/3/2026).

Ia menyoroti adanya jarak lebar dalam komunikasi publik sehingga kebijakan yang diklaim bagus oleh pemerintah sering kali menemui hambatan di lapangan.

“Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak nyambung. Sehingga banyak hal yang dilakukan pemerintah tidak berjalan,” ujarnya.

Kritik terhadap Komunikasi Internal Kabinet

KETUA DMI- Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga mantan Wakil Presiden Indonesia. Saat ini mencuat isu sengketa lahan Jusuf Kalla dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD).
KETUA DMI- Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga mantan Wakil Presiden Indonesia. Saat ini mencuat isu sengketa lahan Jusuf Kalla dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD). (Instagram @jusufkalla)

Selain masalah eksternal, JK juga menyinggung kekacauan komunikasi di internal kabinet.

Ia menilai para menteri sering mempertontonkan perbedaan pendapat di ruang publik, bahkan bertengkar, sehingga menimbulkan kebingungan nasional.

“Pemerintah mempunyai komunikasi yang berbeda-beda. Menteri kadang bertengkar di depan umum. Ini menyebabkan sistem komunikasi kita menjadi masalah penting,” tegasnya.

JK menekankan bahwa kritik dari para pakar komunikasi harus dipandang sebagai masukan konstruktif, bukan perlawanan terhadap otoritas negara.

“Pertemuan ini bukan untuk melawan pemerintah, tapi untuk memperbaiki cara pemerintah agar didengar rakyatnya,” jelasnya.

Pertemuan dengan Komunikolog Indonesia

Sejumlah komunikolog hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Emrus Sihombing, Effendi Gazali, Hasrullah, Iwel Sastra, Usman Abdhali Watik, Nero Adriani, Suko Widodo, Prof Soraya, Mosidik, Adriano Qalbi, Gun Gun Heryanto, Nani Nurani Muchsin, Jumadal Simamora, dan Marsefio Sevyone.

Mereka menyampaikan pandangan bahwa komunikasi publik yang lemah dapat menghambat efektivitas kebijakan pemerintah.

Artikel sudah tayang di Tribunnews

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved