Respons Gubernur Bobby, 252 SPPG Ditutup, Ini Program Prioritas Bapak Presiden Jangan Dimain-mainin

TRIBUN-MEDAN.com - Gubernur Sumut Bobby Nasution merespons soal 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumatera Utara ditutup sementara. 

Menurut Bobby Nasution, ia mendukung penuh kebijakan tersebut.

Apalagi hal ini menyangkut hal-hal yang dikonsumsi siswa. 

Bobby Nasution juga memuji sikap Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak berpihak ke SPPG tetapi berpihak kepada penerima Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Yang pasti kita dukung apa yang dilakukan BGN. Dalam hal ini harus serius pasti dalam kualitas gizi dan nutrisi diberikan kepada anak anakk bukannya berpihak ke SPPG nya tpi berpihak ke anak-anak,"jelasnya usai diwawancarai di Kantor Gubernur Sumut,Rabu (11/3/2026).

Baca juga: Kebiasan Pejabat Bagi-bagi THR, Terungkap di Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Untuk SPPG yang ditutup sementara, kata Bobby diharapkan dapat segera memenuhi persyaratan dan jadikan penutupan ini sebagai pembelajaran

"Tentu ini menjadikan pelajaran. Ini program prioritas bapak presiden jangan dimain-mainin dari tingkat apapun tidak boleh memainkan program ini," katanya.

Diterangkannya, dari sisi SPPG maupun pemilik SPPG harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

"Sampai dengan SPPG, yang punya SPPG berarti harus memenuhi semuanya bukan hanya enak bukan hanya enak dilihat atau enak dipandang (makanannya) tapi nutrisinya gizinya dan sertifikasi dan lain-lain harus terpenuhi," jelasnya.

Sementara itu berdasarkan surat edaran resmi BGN yang Tribun Medan Dapatkan, kini ada 169 SPPG yang sudah bisa beroperasional kembali. 

Kendala SPPG tersebut ditutup lantaran terkendala beberapa masalah. Untuk mendapatkan Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), masih terkendala soal air hingga pengolahan sampah.

SPPG tersebut ditutup sementara sampai memenuhi persyaratan. 

Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal Lubis mengatakan, 252 SPPG tersebut sebenarnya sebagian sudahh mengajukan sejumlah persyaratan untuk mendapatkan SLHS. Namun ada banyak kendala pada saat proses pemenuhan syarat.

Hamid mengatakan, kebanyakan 252 SPPG ini terkendala saat pemeriksaan air dan pengolahan sampah makanan.

Baca juga: AHMAD Sahroni Kembali Aktif di DPR, Ogah Terima Gaji Sampai 2029, Salurkan ke Kegiatan Sosial